Setahun DPR dan Kontroversinya

2. Tujuh proyek DPR
Wacana renovasi besar-besaran di Kompleks Parlemen, Senayan, pertama kali disampaikan oleh Ketua DPR Setya Novanto dalam pidato penutupan masa sidang III tahun sidang 2014/2015, Jumat (24/4/2015). Ia menyebutkan, Presiden Joko Widodo akan menandatangani peresmian pembangunan dan melakukan peletakaan batu pertama seusai penyampaian pidato nota keuangan pada 16 Agustus 2015.

Ada tujuh proyek yang direncanakan, yakni pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, ruang pusat kajian legislasi, ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Presiden Jokowi menolak untuk meresmikan pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Jokowi ingin ada usulan yang jelas terlebih dahulu dari DPR sebelum meresmikan proyek ini.

Seusai menyampaikan pidato nota keuangan, Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla memang diajak meninjau museum di Kompleks Parlemen. Namun, Jokowi tidak menandatangani prasasti yang sudah disiapkan. Ia belum memberikan persetujuan atas tujuh proyek ini karena masih mengkaji ruang anggaran yang terbatas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2016.

"Posisi terakhir minta dikaji kembali ke menteri terkait dan beliau minta dilaporkan segera. Secara resmi itu sikap presiden sampai hari ini," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Kepresidenan, Kamis (20/8/2015).

Kini hampir seluruh fraksi merasa pembangunan 7 proyek ini layak dikaji ulang atau ditunda karena sifatnya yang tak begitu mendesak.