Satu Tahun DPR, Koalisi Cair yang Permanen (1)

Oleh: Yohan Wahyu

JAKARTA, KOMPAS - Hari ini, genap satu tahun Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 bertugas. Adagium "tidak ada lawan atau kawan abadi dalam politik, yang abadi adalah kepentingan" sangat sesuai saat memahami koalisi politik yang terjadi di Parlemen sepanjang satu tahun terakhir. Kepentingan politik tiap-tiap pihak menjadi landasan utama bentuk dan durasi koalisi yang terjadi di Parlemen.

Lahirnya dua koalisi besar di DPR menjadi pintu pembuka panggung politik di negeri ini sesudah Pemilihan Presiden 2014. Dua kekuatan itu adalah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang menjadi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang lebih memilih berada di luar pemerintahan. KMP bahkan telah mendeklarasikan dirinya sebagai koalisi permanen pada 14 Juli 2014, jauh sebelum pelantikan anggota DPR terpilih periode 2014-2019.

Tekad menjadi koalisi permanen itu terasa goyah ketika Partai Amanat Nasional (PAN) yang awalnya menjadi anggota KMP kemudian memilih bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. PAN berargumen, langkah ini diambil untuk membantu pemerintah menghadapi situasi sulit yang sedang melanda Indonesia, di antaranya terkait dengan pelambatan pertumbuhan ekonomi yang harus segera diatasi (Kompas, 3/9/2015).

Jika ditelusuri, apa yang dilakukan PAN sudah diprediksi publik. Hasil jajak pendapat Kompas pada Agustus 2014, atau sesaat setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pemilihan Presiden 2014, menunjukkan, sebanyak 61 persen responden meyakini peta politik baru akan terjadi. Langkah PAN menjadi bukti keyakinan publik tersebut.

Dinamika parlemen

Cairnya koalisi politik juga terekam pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sekretariat Gabungan yang dibentuk sebagai wadah komunikasi partai politik pendukung pemerintah juga tak selalu melahirkan soliditas politik yang utuh. Dalam sejumlah isu, koalisi pendukung pemerintah ini tidak jarang berbeda sikap.

Dalam penentuan sikap terhadap kasus Bank Century pada Maret 2010, misalnya, hasil voting di Rapat Paripurna DPR merekam perbedaan sikap di antara anggota Sekretariat Gabungan. Partai Demokrat, sebagai pendukung utama pemerintah, memilih opsi A (kebijakan bail out dan aliran dana kepada Bank Century tidak bermasalah). Langkah ini diikuti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meskipun suaranya tidak bulat. Sementara tiga partai lainnya, yakni Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), memilih opsi C (kebijakan bail out diduga ada penyimpangan dan diserahkan pada proses hukum).

Dinamika yang sama terjadi dalam Parlemen pada era pemerintahan Jokowi-Kalla. KIH dan KMP menjadi dua koalisi yang mewarnai dinamika politik di Parlemen. Menariknya, jika pada era Yudhoyono koalisi pendukungnya tidak selalu solid, koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Kalla malah pernah cenderung "berseberangan" dengan Presiden. Setidaknya hal ini terjadi saat Presiden memilih dan kemudian membatalkan melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Langkah Presiden ini sempat dikritisi sejumlah petinggi PDI-P.

KIH dan KMP sebelumnya juga menjadi dua koalisi yang saling berhadapan. Ketegangan di antara keduanya secara umum terjadi pada perombakan sejumlah produk undang-undang serta perebutan kursi pimpinan MPR dan DPR.

Terakhir, kasus kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam jumpa pers politik bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, pada awal September lalu, menjadi ketegangan baru di antara dua koalisi di DPR. Apalagi, hal ini juga dibarengi dengan wacana perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2015 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, terutama terkait dengan upaya mengubah komposisi pimpinan DPR serta pimpinan alat kelengkapan DPR. Tentu, wacana ini akan menghasilkan kegaduhan dan ketegangan baru di Parlemen.

Terkait dengan fakta politik seperti ini, jajak pendapat Kompas yang digelar menjelang pelantikan Jokowi menjadi presiden tahun lalu, sebanyak 70 persen responden berharap Jokowi lebih terbuka dan "berkompromi" pada realitas politik tersebut dengan aktif membangun komunikasi politik.

Pola koalisi

Meski KIH dan KMP sempat menjadi koalisi yang dengan tegas saling berhadapan, perjalanan politik di Parlemen dalam satu tahun ini makin menguatkan sinyalemen bahwa pola koalisi yang dibangun akhirnya ditentukan oleh kesamaan kepentingan politik. Ini membuat koalisi yang dibangun jadi sangat cair, tergantung dari kepentingan pihak masing-masing.

Selain sikap PAN yang akhirnya memilih bergabung dengan KIH, hal ini juga terlihat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebagian besar koalisi yang ada tidak sejalan dengan pola koalisi KIH dan KMP di tingkat pusat.

Hasil kajian Litbang Kompas mencatat, sebanyak 77,7 persen partai politik dalam pilkada serentak tahun ini cenderung membangun koalisi yang bersifat campuran. Ini menguatkan dugaan selama ini bahwa kepentinganlah yang membuat koalisi itu bersifat cair dan koalisi yang cair itulah yang lebih bersifat permanen. Tentu, hal ini pula yang berdampak pada semakin merosotnya citra partai di hadapan publik. (Litbang Kompas)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 1 Oktober 2015, di halaman 5 dengan judul "Koalisi Cair yang Permanen".