Satu Tahun DPR, Koalisi Cair yang Permanen (1)

Kompas.com - 01/10/2015, 15:00 WIB
Jajak pendapat Kompas mengenai DPR KOMPASJajak pendapat Kompas mengenai DPR
EditorLaksono Hari Wiwoho

KIH dan KMP sebelumnya juga menjadi dua koalisi yang saling berhadapan. Ketegangan di antara keduanya secara umum terjadi pada perombakan sejumlah produk undang-undang serta perebutan kursi pimpinan MPR dan DPR.

Terakhir, kasus kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam jumpa pers politik bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, pada awal September lalu, menjadi ketegangan baru di antara dua koalisi di DPR. Apalagi, hal ini juga dibarengi dengan wacana perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2015 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, terutama terkait dengan upaya mengubah komposisi pimpinan DPR serta pimpinan alat kelengkapan DPR. Tentu, wacana ini akan menghasilkan kegaduhan dan ketegangan baru di Parlemen.

Terkait dengan fakta politik seperti ini, jajak pendapat Kompas yang digelar menjelang pelantikan Jokowi menjadi presiden tahun lalu, sebanyak 70 persen responden berharap Jokowi lebih terbuka dan "berkompromi" pada realitas politik tersebut dengan aktif membangun komunikasi politik.

Pola koalisi

Meski KIH dan KMP sempat menjadi koalisi yang dengan tegas saling berhadapan, perjalanan politik di Parlemen dalam satu tahun ini makin menguatkan sinyalemen bahwa pola koalisi yang dibangun akhirnya ditentukan oleh kesamaan kepentingan politik. Ini membuat koalisi yang dibangun jadi sangat cair, tergantung dari kepentingan pihak masing-masing.

Selain sikap PAN yang akhirnya memilih bergabung dengan KIH, hal ini juga terlihat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebagian besar koalisi yang ada tidak sejalan dengan pola koalisi KIH dan KMP di tingkat pusat.

Hasil kajian Litbang Kompas mencatat, sebanyak 77,7 persen partai politik dalam pilkada serentak tahun ini cenderung membangun koalisi yang bersifat campuran. Ini menguatkan dugaan selama ini bahwa kepentinganlah yang membuat koalisi itu bersifat cair dan koalisi yang cair itulah yang lebih bersifat permanen. Tentu, hal ini pula yang berdampak pada semakin merosotnya citra partai di hadapan publik. (Litbang Kompas)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 1 Oktober 2015, di halaman 5 dengan judul "Koalisi Cair yang Permanen".

Halaman:
Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X