Kompas.com - 01/10/2015, 12:32 WIB
Kawasan Gedung Parlemen di Senayan, Jakarta, Senin (27/4/2015). Rencana DPR untuk membangun gedung baru menuai pro dan kontra di masyarakat. DPR beralasan pembangunan gedung baru itu untuk mengatasi keterbatasan ruangan. Selain untuk ruang kerja, nantinya juga akan dibangun museum, pusat penelitian, dan perpustakaan. KOMPAS/HERU SRI KUMOROKawasan Gedung Parlemen di Senayan, Jakarta, Senin (27/4/2015). Rencana DPR untuk membangun gedung baru menuai pro dan kontra di masyarakat. DPR beralasan pembangunan gedung baru itu untuk mengatasi keterbatasan ruangan. Selain untuk ruang kerja, nantinya juga akan dibangun museum, pusat penelitian, dan perpustakaan.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI Periode 2014-2019 berusia satu tahun pada Kamis (1/10/2015), setelah mereka dilantik pada 1 Oktober 2015. Namun setelah satu tahun bekerja, DPR baru merampungkan tiga Rancangan Undang-Undang dari 39 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2015.

Dalam laporan kinerja DPR 1 Oktober 2014-13 Agustus 2015, disebutkan tiga RUU dalam prolegnas prioritas yang sudah dirampungkan, yakni:

1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Rampung pada 5 Desember 2014)
2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Rampung pada 17 Februari 2015)
3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU (Rampung pada 17 Februari 2015)

Penyelesaian 3 RUU ini sangat minim jika dibandingkan dengan total RUU dalam prolegnas prioritas 2015 yang berjumlah 37 RUU. Belakangan Prolegnas direvisi dan ditambahkan lagi 2 RUU, sehingga total jumlah prolegnas prioritas tahun ini menjadi 39 RUU.

Terlebih lagi, 3 RUU yang sudah dirampungkan ini semuanya berkaitan dengan kepentingan partai politik. (baca: Kata Setya Novanto, DPR Sudah Kerja Keras dan Berkorban Selama 1 Tahun)

Selain merampungkan 3 RUU dalam prolegnas prioritas 2015, DPR dalam laporan kinerjanya sejauh ini juga sudah merampungkan 9 RUU Kumulatif Terbuka, yang berada di luar prolegnas.

RUU ini muncul menyesuaikan dengan Perppu yang diterbitkan Presiden, perjanjian pemerintah atau putusan terbaru MK. Sembilan RUU Kumulatif Terbuka yang sudah diselesaikan, yakni RUU tentang Perppu Pilkada, RUU tentang Perppu Pemda, RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RUU tentang Perppu KPK, dan RUU tentang pencabutan Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Selain itu, ada pula RUU yang mengatur kerjasama Indonesia dan negara lain, yakni RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan, RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan, RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam, dan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Cek Suhu Tubuh yang Benar di Dahi, Bukan di Tangan

Satgas Covid-19: Cek Suhu Tubuh yang Benar di Dahi, Bukan di Tangan

Nasional
Sedih Dengar Harga Gabah Jatuh, Jokowi: Yang Mau Impor Beras Siapa?

Sedih Dengar Harga Gabah Jatuh, Jokowi: Yang Mau Impor Beras Siapa?

Nasional
Selain Juliari, Suap Bansos Covid-19 Diduga Juga Dinikmati Sejumlah Pihak di Kemensos

Selain Juliari, Suap Bansos Covid-19 Diduga Juga Dinikmati Sejumlah Pihak di Kemensos

Nasional
Cerita Peneliti Perempuan Kembangkan Vaksin Merah Putih, Tekanan Tinggi hingga Menantang Diri Sendiri

Cerita Peneliti Perempuan Kembangkan Vaksin Merah Putih, Tekanan Tinggi hingga Menantang Diri Sendiri

Nasional
Mendikbud Nadiem: Kamus Sejarah Disusun 2017 Sebelum Saya Menteri

Mendikbud Nadiem: Kamus Sejarah Disusun 2017 Sebelum Saya Menteri

Nasional
Rizieq Akui Larang Dokter Buka Hasil Laboratorium dan Pemeriksaan Kesehatan

Rizieq Akui Larang Dokter Buka Hasil Laboratorium dan Pemeriksaan Kesehatan

Nasional
Jokowi Teken Kepres Panitia Pencalonan RI Tuan Rumah Olimpiade 2032

Jokowi Teken Kepres Panitia Pencalonan RI Tuan Rumah Olimpiade 2032

Nasional
Hari Kartini, Doni Monardo Sampaikan Terima Kasih kepada Para Ibu yang Patuhi Protokol Kesehatan

Hari Kartini, Doni Monardo Sampaikan Terima Kasih kepada Para Ibu yang Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Juliari Batubara Bantah Dakwaan Jaksa soal 'Fee' Pengadaan Bansos Covid-19

Juliari Batubara Bantah Dakwaan Jaksa soal "Fee" Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Saksi Ungkap Alasan Tes Swab PCR Rizieq Tanpa Menunggu Satgas Covid-19

Saksi Ungkap Alasan Tes Swab PCR Rizieq Tanpa Menunggu Satgas Covid-19

Nasional
Kemenkominfo Imbau Masyarakat Lapor jika Temukan Konten Ujaran Kebencian

Kemenkominfo Imbau Masyarakat Lapor jika Temukan Konten Ujaran Kebencian

Nasional
Polri Minta Masyarakat Punya Kesadaran untuk Tidak Mudik

Polri Minta Masyarakat Punya Kesadaran untuk Tidak Mudik

Nasional
Ada Dugaan Tindak Pidana, Kasus Kebakaran Kilang Minyak Balongan Naik ke Penyidikan

Ada Dugaan Tindak Pidana, Kasus Kebakaran Kilang Minyak Balongan Naik ke Penyidikan

Nasional
Dalam Sidang Juliari, Jaksa KPK Beberkan Nama Perusahaan yang Berikan Fee Bansos Covid-19

Dalam Sidang Juliari, Jaksa KPK Beberkan Nama Perusahaan yang Berikan Fee Bansos Covid-19

Nasional
Hari Kartini, Puan Ajak Perempuan Suntikkan 'Vaksin' Literasi di Keluarga

Hari Kartini, Puan Ajak Perempuan Suntikkan "Vaksin" Literasi di Keluarga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X