Kompas.com - 30/09/2015, 19:48 WIB
Ketua DPR Setya Novanto dan Donald Trump APKetua DPR Setya Novanto dan Donald Trump
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Setya Novanto membantah kinerja DPR menjadi memble karena para pimpinannya sering ke luar negeri. Pada 31 Agustus hingga 12 September kemarin, Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon memimpin rombongan DPR untuk melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat.

Salah satu agenda utamanya adalah menghadiri Konferensi Ketua Parlemen Dunia di New York, Amerika Serikat. Lalu, pada 19 September, Novanto dan Fadli kembali berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji atas undangan Kerajaan Arab Saudi.

Wakil Ketua DPR lainnya, Fahri Hamzah, juga berangkat sebagai Ketua Tim Pengawas Haji DPR. Mereka baru tiba pada Rabu (30/9/2015) siang ini. Namun, Novanto merasa kinerja DPR tak terganggu karena ada dua pimpinan DPR lainnya, Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan, yang menjalankan tugas.

"Itu semua sudah melalui timetable yang ada. Semuanya kita bagi tugas di antara pimpinan," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu siang.

Selain itu, Novanto juga mengaku selalu mengontrol kinerja komisi-komisi DPR saat berada di luar negeri. Terlebih lagi, politisi Partai Golkar ini mengaku tidak mungkin menolak undangan dari Arab Saudi.

"Karena undangannya sudah jauh-jauh, kan ada pembagian-pembagiannya. Saya dengan Pak Fadli, lalu Pak Fahri sebagai Ketua Tim Pengawas. Itu tidak bisa kita hindari," ucapnya.

Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu, sebelumnya menilai bahwa kinerja DPR terhambat dalam beberapa waktu terakhir karena seringnya pimpinan DPR bepergian ke luar negeri.

"Pimpinan DPR sering ke luar negeri. (Hal itu) membuat kinerja DPR memble. Jadi, kalau dimarahi rakyat, wajar-wajar saja," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9/2015).

Politisi PDI-P ini pun mencontohkan terhambatnya pembentukan panitia khusus untuk menyelidiki dugaan korupsi di Pelindo II. Komisi III, kata dia, sudah merekomendasikan dibentuknya pansus Pelindo II. Namun, hingga kini, rekomendasi itu belum dibawa ke Badan Musyawarah dan rapat pimpinan DPR.

Akibatnya, usulan itu tidak bisa dibawa ke rapat paripurna untuk disetujui oleh para anggota. Rapat paripurna terakhir dilakukan pada 1 September 2015, yang membahas soal rencana strategis DPR dan pengesahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2014.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Vaksinasi Gotong-royong Dimulai Setelah Idul Fitri 1442 Hijriah

Satgas: Vaksinasi Gotong-royong Dimulai Setelah Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
Pria Asal Jakarta Meninggal Setelah Disuntik Vaksin Covid-19, Satgas: Belum Ada Keputusan Tunda Penggunaan AstraZeneca

Pria Asal Jakarta Meninggal Setelah Disuntik Vaksin Covid-19, Satgas: Belum Ada Keputusan Tunda Penggunaan AstraZeneca

Nasional
Bareskrim Polri Dalami Dugaan Aliran Dana ke Parpol dalam Kasus Suap Bupati Nganjuk

Bareskrim Polri Dalami Dugaan Aliran Dana ke Parpol dalam Kasus Suap Bupati Nganjuk

Nasional
Masjid Istiqlal Batalkan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1442 Hijriah

Masjid Istiqlal Batalkan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
Peduli Penyandang Disabilitas, Mensos Risma Salurkan Bantuan Orthosis dan Sembako

Peduli Penyandang Disabilitas, Mensos Risma Salurkan Bantuan Orthosis dan Sembako

Nasional
Jelang Idul Fitri, Jokowi Tinjau Situasi Terkini di Jakarta dan Bagi-bagi Sembako

Jelang Idul Fitri, Jokowi Tinjau Situasi Terkini di Jakarta dan Bagi-bagi Sembako

Nasional
Jelang Lebaran, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 2,27 Triliun

Jelang Lebaran, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 2,27 Triliun

Nasional
KSPI: Tolak TKA dari Mana Pun Masuk Indonesia Saat Pandemi

KSPI: Tolak TKA dari Mana Pun Masuk Indonesia Saat Pandemi

Nasional
Jelang Sekolah Tatap Muka, Komisi X Nilai Simulasi Masih Minim

Jelang Sekolah Tatap Muka, Komisi X Nilai Simulasi Masih Minim

Nasional
Pemerintah Diminta Ingatkan Perusahaan yang Tak Beri THR ke Karyawannya

Pemerintah Diminta Ingatkan Perusahaan yang Tak Beri THR ke Karyawannya

Nasional
Polri Periksa 18 Orang Saksi yang Terkait OTT Bupati Nganjuk

Polri Periksa 18 Orang Saksi yang Terkait OTT Bupati Nganjuk

Nasional
Bupati Nganjuk dan Enam Tersangka Lainnya Dibawa ke Jakarta Pakai Bus

Bupati Nganjuk dan Enam Tersangka Lainnya Dibawa ke Jakarta Pakai Bus

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Perketat Pengawasan Mobilitas Masyarakat Jelang Hari Raya Idul Fitri

Satgas Covid-19 Minta Pemda Perketat Pengawasan Mobilitas Masyarakat Jelang Hari Raya Idul Fitri

Nasional
Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Nasional
Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X