Setya Novanto Bantah Kinerja DPR "Memble" karena ke Luar Negeri

Kompas.com - 30/09/2015, 19:48 WIB
Ketua DPR Setya Novanto dan Donald Trump APKetua DPR Setya Novanto dan Donald Trump
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Setya Novanto membantah kinerja DPR menjadi memble karena para pimpinannya sering ke luar negeri. Pada 31 Agustus hingga 12 September kemarin, Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon memimpin rombongan DPR untuk melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat.

Salah satu agenda utamanya adalah menghadiri Konferensi Ketua Parlemen Dunia di New York, Amerika Serikat. Lalu, pada 19 September, Novanto dan Fadli kembali berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji atas undangan Kerajaan Arab Saudi.

Wakil Ketua DPR lainnya, Fahri Hamzah, juga berangkat sebagai Ketua Tim Pengawas Haji DPR. Mereka baru tiba pada Rabu (30/9/2015) siang ini. Namun, Novanto merasa kinerja DPR tak terganggu karena ada dua pimpinan DPR lainnya, Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan, yang menjalankan tugas.

"Itu semua sudah melalui timetable yang ada. Semuanya kita bagi tugas di antara pimpinan," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu siang.

Selain itu, Novanto juga mengaku selalu mengontrol kinerja komisi-komisi DPR saat berada di luar negeri. Terlebih lagi, politisi Partai Golkar ini mengaku tidak mungkin menolak undangan dari Arab Saudi.

"Karena undangannya sudah jauh-jauh, kan ada pembagian-pembagiannya. Saya dengan Pak Fadli, lalu Pak Fahri sebagai Ketua Tim Pengawas. Itu tidak bisa kita hindari," ucapnya.

Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu, sebelumnya menilai bahwa kinerja DPR terhambat dalam beberapa waktu terakhir karena seringnya pimpinan DPR bepergian ke luar negeri.

"Pimpinan DPR sering ke luar negeri. (Hal itu) membuat kinerja DPR memble. Jadi, kalau dimarahi rakyat, wajar-wajar saja," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9/2015).

Politisi PDI-P ini pun mencontohkan terhambatnya pembentukan panitia khusus untuk menyelidiki dugaan korupsi di Pelindo II. Komisi III, kata dia, sudah merekomendasikan dibentuknya pansus Pelindo II. Namun, hingga kini, rekomendasi itu belum dibawa ke Badan Musyawarah dan rapat pimpinan DPR.

Akibatnya, usulan itu tidak bisa dibawa ke rapat paripurna untuk disetujui oleh para anggota. Rapat paripurna terakhir dilakukan pada 1 September 2015, yang membahas soal rencana strategis DPR dan pengesahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2014.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X