Kompas.com - 30/09/2015, 18:53 WIB
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung HM Prasetyo menilai pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc bukanlah perkara mudah. Pasalnya, beberapa kasus pelanggaran HAM sudah terjadi sejak lama. Selain itu, proses pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc juga memerlukan persetujuan di parlemen.

"Nanti kan ada keputusan politik dari DPR, setelah itu baru pemerintah membentuk pengadilan ad hoc HAM. Yang pasti itu kesulitannya, karena telah sekian lamanya waktu berjalan. Itu pemahaman saya," ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Rabu (30/9/2015).

Dengan kesulitan itu, Prasetyo menyatakan cara terbaik untuk menyelesaikan kasus HAM adalah dengan proses non-yudisial. Pendekatan yudisial dalam kasus pelanggaran HAM dianggap sulit karena bukti-bukti yang mulai sulit dicari. Cara yang kini ditempuh pemerintah adalah dengan melakukan rekonsiliasi.

Prasetyo menyebutkan setidaknya ada beberapa tahap rekonsiliasi yang akan dilakukan. Pertama, adanya pengakuan bahwa kasus pelanggaran HAM berat telah terjadi. Kedua, pengungkapan bagaimana peristiwa itu terjadi. Terakhir adalah adanya pengungkapan penyesalan pemerintah atas peristiwa itu dan upaya rehabilitasi terhadap korban.

"Intinya bagaimana supaya pelanggaran HAM berat yang jadi beban sejarah masa lalu sekarang kita akhiri. Kita buka lembaran baru ke depan. Karena kalau tidak diselesaikan maka akan terus tidak terselesaikan. Makanya sekarang ini kita ingin segera diselesaikan," kata politisi Partai Nasdem itu.

Pendekatan non-yudisial itu akan dilakukan untuk enam kasus pelanggaran HAM berat yakni kasus 1965-1966, Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Wasior, Petrus, dan Talang Sari.

Janji Jokowi

Setara Institute mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera membentuk Komisi Ad Hoc Pengungkapan Kebenaran dan Pemulihan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Komisi ini nantinya diharapkan mampu melakukan kajian terhadap semua laporan terkait kasus pelanggaran HAM.

Tak hanya Setara, elemen masyarakat lain juga mendesak Jokowi untuk segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Jokowi dituntut untuk merealisasikan janji kampanyenya pada saat pemilihan presiden lalu. Di dalam visi dan misi Jokowi-Jusuf Kalla, keduanya berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu dan menghapus semua bentuk impunitas.

Komitmen itu disampaikan pada 2 butir, yaitu:

(1) ”Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai saat ini masih menjadi beban sosial bagi bangsa Indonesia, seperti kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, penghilangan paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965”, dan (2). Kami berkomitmen menghapus semua bentuk impunitas di dalam sistem hukum nasional, termasuk di dalamnya merevisi UU Peradilan Militer yang pada masa lalu merupakan salah satu sumber pelanggaran HAM".

Keluarga korban beranggapan penghapusan impunitas itu hanya bisa terjadi dengan pengadilan HAM Ad Hoc sesuai No UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

Nasional
Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

Nasional
Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

Nasional
Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

Nasional
Kerumitan Perang Melawan Narkoba

Kerumitan Perang Melawan Narkoba

Nasional
Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

Nasional
Anak Perempuan Dicium Pria Dewasa di Gresik, Komisi III DPR Minta Polri dan Masyarakat Tanggapi secara Proporsional

Anak Perempuan Dicium Pria Dewasa di Gresik, Komisi III DPR Minta Polri dan Masyarakat Tanggapi secara Proporsional

Nasional
Jokowi ke Eropa, Maruf Amin Pimpin Sementara Pemerintahan

Jokowi ke Eropa, Maruf Amin Pimpin Sementara Pemerintahan

Nasional
Singgung Adab Politik, Sekjen Gerindra Sebut Ada Pemimpin Lupa Partai yang Membesarkannya

Singgung Adab Politik, Sekjen Gerindra Sebut Ada Pemimpin Lupa Partai yang Membesarkannya

Nasional
Misi Jokowi Temui Zelensky dan Putin untuk Hentikan Perang

Misi Jokowi Temui Zelensky dan Putin untuk Hentikan Perang

Nasional
Bertolak ke Eropa, Jokowi Bakal Temui Putin dan Zelensky Minta Hentikan Perang

Bertolak ke Eropa, Jokowi Bakal Temui Putin dan Zelensky Minta Hentikan Perang

Nasional
Anak Perempuan Dicium Pria Dewasa di Gresik, Komisi III DPR Minta Polisi Lakukan Penyidikan meski Orangtua Tak Lapor

Anak Perempuan Dicium Pria Dewasa di Gresik, Komisi III DPR Minta Polisi Lakukan Penyidikan meski Orangtua Tak Lapor

Nasional
Kisah Adelina Lisau: Pekerja Migran yang Dianiaya Majikan hingga Tewas di Malaysia, Pelakunya Justru Dibebaskan

Kisah Adelina Lisau: Pekerja Migran yang Dianiaya Majikan hingga Tewas di Malaysia, Pelakunya Justru Dibebaskan

Nasional
Blunder Partai Wong Cilik: Megawati di Antara Minyak Goreng, Tukang Bakso, dan Kecerobohan Komunikasi Politik

Blunder Partai Wong Cilik: Megawati di Antara Minyak Goreng, Tukang Bakso, dan Kecerobohan Komunikasi Politik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.