Kompas.com - 30/09/2015, 10:35 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi terkait pasangan calon tunggal di pilkada memberikan pekerjaan rumah baru untuk Komisi Pemilihan Umum. KPU harus melakukan sejumlah penyesuaian agar pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal tidak bermasalah.

Menurut Hafidz, ada tiga hal yang perlu mendapatkan perhatian KPU, yakni mekanisme kampanye, debat pasangan, dan penyelesaian sengketa calon tunggal. Ia mengatakan, dalam tahapan kampanye, akomodasi atas pilihan "Tidak Setuju" harus sama dengan "Setuju" yang berisi pasangan calon.

Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang sama sebagai dasar sebelum menentukan pilihan jika pasangan calon tunggal yang maju layak dipilih.

"Untuk itu, alat peraga kampanye yang disediakan KPU juga perlu dipikirkan materi apa yang ada dalam alat peraga 'tidak setuju' tersebut," kata Hafidz, melalui keterangan tertulis, Rabu (30/9/2015).

Sementara itu, debat pasangan calon biasanya digunakan sebagai ajang untuk menguji antarpasangan calon. Dengan adanya putusan tersebut, maka harus dipikirkan bagaiman mekanisme debat antarpasangan pada daerah dengan calon tunggal. Menurut dia, publik berhak tahu sejauh apa kapasitas dan ketangkasan pasangan calon kepala daerah yang akan memimpin wilayah mereka.

"Untuk itu, KPU perlu merumuskan debat agar pemilih tetap dapat menilai keunggulan komparatif meskipun pasangan calonnya hanya satu," ujar Hafidz.

Terakhir, KPU juga harus menjamin bahwa keadilan harus tetap ditegakkan di dalam penyelenggaraan pemilu. Pasalnya, tidak ada jaminan tidak ada penggelembungan suara pada pilkada dengan calon tunggal.

"Bila terjadi penggelembungan suara yang nyata-nyata memengaruhi hasil penghitungan suara dan menguntungkan pasangan calon 'setuju', lalu siapa pihak yang berhak mewakili pihak 'tidak setuju' untuk mengajukan gugatan sengketa hasil suara?" papar dia.

Mahkamah Konstitusi menetapkan norma baru dalam mekanisme pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon (calon tunggal). MK mengatur bahwa pemilihan calon tunggal dilakukan menggunakan kolom "setuju" dan "tidak setuju".

Menurut MK, pemilihan melalui kolom "setuju" dan "tidak setuju" bertujuan memberikan hak masyarakat untuk memilih calon kepala daerahnya sendiri. Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi, masyarakat diberikan hak untuk mengikuti pemilihan, termasuk untuk memilih menunda pemilihan.

Apabila yang memilih kolom "setuju" lebih banyak, calon tunggal itu ditetapkan sebagai kepala daerah. Tetapi, jika lebih banyak yang memilih "tidak setuju", maka pelaksanaan pilkada di daerah tersebut akan ditunda hingga pilkada pada periode selanjutnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadiri Malam Puncak Jakarta Hajatan, Anies: Anda Orang Pertama yang Rasakan JIS Hampir Penuh

Hadiri Malam Puncak Jakarta Hajatan, Anies: Anda Orang Pertama yang Rasakan JIS Hampir Penuh

Nasional
BERITA FOTO: Menengok Pustu Plus di Dusun Aik Mual yang Terpencil

BERITA FOTO: Menengok Pustu Plus di Dusun Aik Mual yang Terpencil

Nasional
Majikan Adelina Dibebaskan, Pemerintah Dorong Pengajuan Gugatan Perdata

Majikan Adelina Dibebaskan, Pemerintah Dorong Pengajuan Gugatan Perdata

Nasional
Ditanya Kesiapannya Jadi Capres, Puan: Belum Ditunjuk, Belum Ada Tanda-tanda

Ditanya Kesiapannya Jadi Capres, Puan: Belum Ditunjuk, Belum Ada Tanda-tanda

Nasional
Bareskrim: Tersangka Kasus Indosurya Wajib Lapor Seminggu 2 Kali

Bareskrim: Tersangka Kasus Indosurya Wajib Lapor Seminggu 2 Kali

Nasional
Kemlu: Pembebasan Majikan Adelina Lisao di Malaysia Lukai Rasa Keadilan

Kemlu: Pembebasan Majikan Adelina Lisao di Malaysia Lukai Rasa Keadilan

Nasional
UPDATE 25 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,04 Persen

UPDATE 25 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,04 Persen

Nasional
Tersangka Kasus Indosurya Bebas, Ini Tanggapan Kejagung

Tersangka Kasus Indosurya Bebas, Ini Tanggapan Kejagung

Nasional
UPDATE 25 Juni 2022: Bertambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.078.725

UPDATE 25 Juni 2022: Bertambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.078.725

Nasional
Muhaimin Ingin Koalisi dengan Gerindra hingga 5 Partai Lain

Muhaimin Ingin Koalisi dengan Gerindra hingga 5 Partai Lain

Nasional
242 WNI Jadi Korban Penipuan Loker di Kamboja Periode April 2021-Juni 2022

242 WNI Jadi Korban Penipuan Loker di Kamboja Periode April 2021-Juni 2022

Nasional
Cak Imin Tanggapi Yenny Wahid: Itu Masa Lalu, Enggak Usah Dibahas

Cak Imin Tanggapi Yenny Wahid: Itu Masa Lalu, Enggak Usah Dibahas

Nasional
Harta Mardani Maming Capai Rp 44,8 Miliar, Naik Signifikan Dibanding Saat Awal Menjabat Bupati

Harta Mardani Maming Capai Rp 44,8 Miliar, Naik Signifikan Dibanding Saat Awal Menjabat Bupati

Nasional
PDI-P Sulit Berkoalisi dengan Demokrat, Hasto Singgung Pemerintahan SBY

PDI-P Sulit Berkoalisi dengan Demokrat, Hasto Singgung Pemerintahan SBY

Nasional
Kemlu Imbau Warga Tak Mudah Percaya Iklan Lowongan Kerja ke Luar Negeri

Kemlu Imbau Warga Tak Mudah Percaya Iklan Lowongan Kerja ke Luar Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.