Kompas.com - 30/09/2015, 08:15 WIB
Surahman Hidayat KOMPAS.com/DANI PRABOWOSurahman Hidayat
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Surahman Hidayat menilai, keberadaan pasal kretek dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kebudayaan inkonstitusional. Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan sejumlah pasal lain yang terdapat pada UU yang lain.

"Baleg telah menciderai tugas harmonisasi, sinkronisasi dan pembulatan draf RUU Kebudayaan," kata Surahman, melalui keterangan tertulis, Selasa (29/9/2015).

Beberapa pasal itu, di antaranya Pasal 113 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan dan Pasal 3 UU Sistem Pendidikan Nasional. Ia mengatakan, UU Kesehatan menyatakan jika tembakau termasuk kategori zat adiktif.

"Sedangkan, Pasal 3 menjelaskan bahwa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri," ujarnya.

Selain itu, kata dia, keberadaan pasal itu bertentangan dengan semangat pemerintah dalam mengendalikan dampak rokok di kalangan pelajar dan mahasiswa. RUU Kebudayaan seharusnya dapat mendukung hal tersebut.

"Masuknya pasal kretek tradisional sangat kontradiktif dengan usaha pemerintah untuk mengendalikan dampak rokok di kalangan pelajar dan mahasiswa, yang belakangan ini semakin merebak dan meluas, yang berpotensi masuk kedalam perangkap kepada penggunaan narkoba," papar Surahman.

Pasal kretek masuk ke dalam Pasal 37 RUU Kebudayaan. Pasal itu menyebutkan, kretek tradisional merupakan sejarah dan warisan kebudayaan yang harus dihargai, diakui, serta dilindungi pemerintah dan pemerintah daerah.

Sementara, Pasal 49 menyebutkan perlindungan terhadap kretek tradisional dapat diwujudkan dengan inventarisasi dan dokumentasi; fasilitasi pengembangan kretek tradisional; sosialisasi, publikasi dan promisi kretek tradisional; festival kretek tradisional; dan perlindungan kretek tradisional.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Nasional
Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE 19 April: Kasus Suspek Covid-19 Capai 63.736

UPDATE 19 April: Kasus Suspek Covid-19 Capai 63.736

Nasional
Kuasa Hukum Jumhur Ingatkan Ahli Bahasa Hati-hati Sebut Berita Media sebagai Kabar Bohong

Kuasa Hukum Jumhur Ingatkan Ahli Bahasa Hati-hati Sebut Berita Media sebagai Kabar Bohong

Nasional
UPDATE 19 April: 6.029.941 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.933.676 Dosis Pertama

UPDATE 19 April: 6.029.941 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.933.676 Dosis Pertama

Nasional
Kemensos Salurkan Bansos Tunai PKH Tahap II Sebesar Rp 6,53 Triliun

Kemensos Salurkan Bansos Tunai PKH Tahap II Sebesar Rp 6,53 Triliun

Nasional
UPDATE: Sebaran 4.952 Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, Jabar Catat 1.421

UPDATE: Sebaran 4.952 Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, Jabar Catat 1.421

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Demokrat Tegaskan Tetap Berada di Luar Pemerintahan

Isu Reshuffle Mencuat, Demokrat Tegaskan Tetap Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X