Jokowi Minta Program KB Digaungkan Kembali

Kompas.com - 29/09/2015, 12:43 WIB
Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kota Banda Aceh memperlihatkan jenis alat dan obat kontrasepsi kepada warga Serambi Indonesia/Bedu SainiPetugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kota Banda Aceh memperlihatkan jenis alat dan obat kontrasepsi kepada warga
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta program Keluarga Berencana kembali digaungkan. Pasalnya, program tersebut kini seperti tenggelam dan gagal mengendalikan laju pertumbuhan manusia di Indonesia.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty menjelaskan, gagalnya program KB dapat dilihat dari beberapa fakta terkini.

Misalnya, angka kematian ibu hamil melahirkan yang seharusnya turun dari 228 orang menjadi 112 orang justru malah meningkat menjadi 359 orang per 100.000 kelahiran hidup. Kenaikan angka kematian ibu hamil melahirkan juga sejalan dengan kenaikan angka kematian bayi. Target MDGs untuk menurunkan angka kematian tersebut tidak tercapai.

"Berarti di situ indikasinya program KB gagal, atau tidak lagi kita bicara KB. Maka Pak Presiden tadi menekankan sekali, kita harus kerja keras untuk menggaungkan kembali KB," kata Surya seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Surya mengatakan, pemerintah bertekad menggaungkan kembali program KB sebagai persiapan menghadapi bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada tahun 2025-2045. Bonus demografi adalah masa ketika struktur umur penduduk usia kerja 15-64 tahun melebihi 50 persen.

"Kalau mereka yang berusia kerja tidak berkualitas, tidak berkompetensi, tidak berkarakter, maka apa yang diramalkan oleh Bung Karno dulu, akan menjadi bangsa kuli," ujarnya.

Karena itu, kata Surya, BKKBN akan mencanangkan berbagai program untuk menekan pertambahan penduduk dan meningkatkan kualitasnya mulai tahun depan.

Beberapa program yang disiapkan adalah meresmikan kampung KB di sekitar Jawa Barat, serta akan diisi dengan pembinaan keluarga sejahtera, kampanye membina anak, dan kampanye menjadi orangtua hebat dalam 1.000 hari kehidupan pertama.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dideportasi, Kristen Gray Berangkat ke Amerika Serikat Kamis Pagi

Dideportasi, Kristen Gray Berangkat ke Amerika Serikat Kamis Pagi

Nasional
DPR Akan Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Listyo Sigit Jadi Kapolri Hari Ini

DPR Akan Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Listyo Sigit Jadi Kapolri Hari Ini

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Telah Petakan Potensi Bencana

Menko PMK: Pemerintah Telah Petakan Potensi Bencana

Nasional
Langkah Komjen Listyo Sigit Prabowo hingga Jadi Kapolri...

Langkah Komjen Listyo Sigit Prabowo hingga Jadi Kapolri...

Nasional
Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 terhadap Korban Bencana Pertimbangkan Jumlah Vaksin

Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 terhadap Korban Bencana Pertimbangkan Jumlah Vaksin

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, KSPI: Buruh Merasa Dirampok Pejabat Berdasi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, KSPI: Buruh Merasa Dirampok Pejabat Berdasi

Nasional
BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

Nasional
Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

Nasional
Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

Nasional
IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

Nasional
Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Nasional
PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

Nasional
Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Permukiman Karyawan

Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Permukiman Karyawan

Nasional
Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X