Kompas.com - 28/09/2015, 21:08 WIB
Petani tembakau di Kabupaten Jember, Jawa Timur, membakar tembakau di depan Gedung DPRD Jember, Senin (28/9/2015). Aksi itu sebagai bentuk protes atas anjloknya harga tembakau di pasaran. KOMPAS.com/ Ahmad WinarnoPetani tembakau di Kabupaten Jember, Jawa Timur, membakar tembakau di depan Gedung DPRD Jember, Senin (28/9/2015). Aksi itu sebagai bentuk protes atas anjloknya harga tembakau di pasaran.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus memprediksi, pembahasan rancangan undang-undang tentang kebudayaan rawan persoalan. Sebab, ia menganggap, kebudayaan memiliki makna yang luas.

"Apa yang dimaksudkan kebudayaan oleh DPR? Saya kira ini istilah dengan makna yang sangat luas dan akan menuai masalah jika DPR mulai membatasi istilah kebudayaan ini pada seperangkat benda peninggalan atau tradisi tertentu saja," kata Lucius kepada Kompas.com, Senin (28/9/2015).

DPR periode 2014-2019 mengusulkan pembahasan RUU tersebut masuk ke dalam Program Legislasi Nasional 2015. Draf RUU itu kini tengah dibahas Komisi X dengan Badan Legislasi DPR. Di saat yang sama DPR juga memasukkan pembahasan RUU Pertembakauan ke dalam Prolegnas Prioritas 2015.

"Saya menduga RUU Kebudayaan ini tanpa pendasaran konseptual. Sehingga, DPR gamang dalam menentukan apa saja yang perlu diatur oleh RUU Kebudayaan ini," ujarnya.

Lucius pun berharap DPR membuka naskah akademik pembahasan RUU tersebut ke publik. Hal itu bertujuan untuk menjelaskan konsep pemikiran DPR di balik rencana pengaturan budaya itu sendiri.

"Untuk menjelaskan konsep dasar apa yang ingin diatur melalui RUU tertentu seperti RUU Kebudayaan. Naskah akademik itu menampilkan kerangka konseptual yang terguka untuk didiskusikamnke publik," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE Gempa Malang: 8 Orang Meninggal, 3 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 8 Orang Meninggal, 3 Luka Berat

Nasional
Menko PMK Minta Pemda Beri Perhatian Pencarian Talenta Muda Sepak Bola

Menko PMK Minta Pemda Beri Perhatian Pencarian Talenta Muda Sepak Bola

Nasional
MUI: Cegah Terorisme di Kalangan Anak Muda Perlu Perhatian Semua Pihak

MUI: Cegah Terorisme di Kalangan Anak Muda Perlu Perhatian Semua Pihak

Nasional
Polri: 12 Tersangka Teroris di Jakarta Tak Terafiliasi JAD dan JI

Polri: 12 Tersangka Teroris di Jakarta Tak Terafiliasi JAD dan JI

Nasional
UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

Nasional
BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

Nasional
Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Nasional
Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X