Kompas.com - 28/09/2015, 15:40 WIB
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso memberikan keterangan saat konferensi pers usai pertemuan dengan Panglima TNI, Kapolri, dan sejumlah tokoh agama, di Jakarta, Kamis (23/7/2015). Pertemuan tertutup tersebut membahas penanganan insiden di Tolikara, Papua, Jumat 17 Juli lalu. TRIBUN NEWS / IRWAN RISMAWANKepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso memberikan keterangan saat konferensi pers usai pertemuan dengan Panglima TNI, Kapolri, dan sejumlah tokoh agama, di Jakarta, Kamis (23/7/2015). Pertemuan tertutup tersebut membahas penanganan insiden di Tolikara, Papua, Jumat 17 Juli lalu.
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Intelijen Negara, Sutiyoso mengatakan BIN akan memprioritaskan langkah-langkah damai dalam menangani berbagai macam gerakan separatisme di Indonesia khususnya di Papua. Ia menilai jalur perdamaian jauh lebih baik ketimbang melalui jalur konfrontasi secara langsung.

"Saya kira kita tetap menangani ini melalui penyelesaian damai terlebih dahulu, karena itu saya membentuk Satgas Damai Papua yang terdiri dari unsur BIN, unsur-unsur lain yang ada di daerah serta melibatkan beberapa anggota Kopassus," ujar Sutiyoso di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/9/2015).

Sutiyoso mengatakan BIN juga menyarankan kepada pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat di Papua. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, persoalan kesejahteraan merupakan salah satu penyebab munculnya berbagai macam gerakan separatisme di Indonesia.

Meskipun demikian, Sutiyoso tidak menampik BIN akan menindak tegas para pelaku gerakan separatisme jika mengabaikan langkah damai yang diajukan oleh pemerintah. Sutiyoso menilai gerakan separatisme yang dilakukan oleh warga sipil mengancam stabilitas keamanan bagi masyarakat Indonesia, khususnya Papua.

"Aksi-aksi kelompok kecil separatis ini kan tersebar disana (Papua), menurut pandangan saya gimanapun gerakan separatis, walaupun dilakukan oleh sipil tapi mereka menggunakan senjata yang bisa membunuh siapa saja baik itu kepada aparat ataukah rakyat," kata dia.

Lebih lanjut, kata Sutiyoso, jika langkah tegas yang ditempuh oleh BIN dalam melawan gerakan separatisme menimbulkan korban jiwa di antara kedua belah pihak, maka hal itu adalah sebuah risiko yang dihadapi.

Sementara itu menurut Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya, mengatakan bahwa persoalan separatisme maupun radikalisme di Indonesia menjadi salah satu hal yang mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan NKRI sehingga perlu segera diselesaikan sebaik mungkin. (Baca: Komisi I DPR dan BIN Bahas Isu Keamanan di Papua dan Aceh)

"Kita mendalami beberapa hal terkait dengan ancaman-ancaman terhadap keutuhan NKRI dalam hal hal seperti maraknya radikalisme separatisme, BIN sebagai bagian penting dalam sistem pemerintahan kita ini maka harus kita lakukan pencegahan dini," ujar Tantowi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Nasional
KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

Nasional
OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

Nasional
KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

Nasional
KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X