Pokja Berharap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Diurus Lintas Kementerian

Kompas.com - 28/09/2015, 13:50 WIB
Peserta Karnaval Budaya Disabilitas membawa spanduk saat menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Selain untuk memperingati Dirgahayu Ke-70 RI, peserta karnaval juga meminta agar DPR segera membahas dan mensahkan RUU Penyandang Disabilitas. KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZESPeserta Karnaval Budaya Disabilitas membawa spanduk saat menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Selain untuk memperingati Dirgahayu Ke-70 RI, peserta karnaval juga meminta agar DPR segera membahas dan mensahkan RUU Penyandang Disabilitas.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok Kerja (Pokja) RUU Penyandang Disabilitas mendesak DPR untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU Penyandang Disabilitas tidak hanya Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII agar dalam proses pembentukan RUU dapat melibatkan anggota DPR dari lintas komisi. Pasalnya, Panja RUU Disabilitas menempatkan Kementerian Sosial sebagai leading sector.

Pokja menilai, pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak bisa hanya dibatasi pada satu kementerian saja, tapi harus dipandang sebagai isu lintas kementerian.

"Buat apa kita membuat RUU baru kalau hasilnya ke Kemensos lagi," ujar Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) Ariani Soekanwo, dalam konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, Senin (28/9/2015).

Menurut Ariani yang juga tergabung dalam Pokja, hak-hak penyandang disabilitas seperti pendidikan, transportasi, ketenagakerjaan, dan lainnya harus diatur oleh kementerian-kementerian terkait. Pokja menginginkan Pasal 1 angka 18 RUU Penyandang Disabilitas dihapuskan. Pasal tersebut mengatur bahwa menteri yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan RUU Penyandang Disabilitas adalah kementerian sosial.

Ia curiga, ketentuan pasal itu muncul karena posisi Komisi VIII yang bermitra kerja dengan Kementerian Sosial, sehingga perspektif yang digunakan oleh para anggota Panja Komisi VIII hanya dari aspek sosial. 

Oleh karena itu, menurut Ariani, untuk menyelesaikan RUU Penyandang Disabilitas, DPR perlu membentuk Pansus.

Pada kesempatan yang sama, Fajri Nursyamsi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai, jika cara pandang lama dipertahankan, tujuan dibuatnya RUU tersebut tidak akan tercapai. Apalagi, dari 268 pasal dalam RUU Penyandang Disabilitas, 117 pasal dipangkas dan hanya menyisakan 15 pasal.

Fajri menambahkan, jika ketentuan tersebut dipertahankan, Kementerian dan lembaga lain yang sebenarnya berkaitan tidak merasa bertanggung jawab. Sementara, Kementerian Sosial yang diberikan tanggung jawab dinilai tidak mampu menuntaskannya karena di luar tugas dan fungsinya sendiri.

"Jadi siapa yang akan menjalankan? Akhirnya lempar-lempar tanggung jawab lagi," kata Fajri.

Fajri juga menilaipasal tersebut tidak sinkron dengan ketentuan lain baik dalam RUU Penyandang Disabilita mau pun ketentuan dalam berbagai Undang-Undang lain.

Hasil riset Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyatakan bahwa isu disabilitas sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mencakup 19 sektor yang berbeda dan 18 sektor sudah diatur dalam UU sendiri. Ada pun, dalam Perpers Nomor 46 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Kementerian Sosial hanya mencakup rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Nasional
Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Nasional
Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Nasional
Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Nasional
Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X