Kompas.com - 26/09/2015, 16:41 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan pertemuan dan diskusi dengan perwakilan koalisi masyarakat sipil dari Indonesia di New York, Amerika Serikat, Sabtu (26/9/2015). JURU BICARA WAPRES, HUSAIN ABDULLAHWakil Presiden Jusuf Kalla melakukan pertemuan dan diskusi dengan perwakilan koalisi masyarakat sipil dari Indonesia di New York, Amerika Serikat, Sabtu (26/9/2015).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 10 koalisi masyarakat sipil, dalam pertemuannya dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Markas Besar Persatuan Bangsa Bangsa di New York, Amerika Serikat, mendorong pemerintah untuk melibatkan partisipasi publik dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustanainable Development Goals atau SDG) 2016-2030.

Senior Adviser International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) Mickael Bobby Hoelman dalam pertemuan tersebut menilai bahwa perlu ada partisipasi publik dalam mengawal pelaksanaan SDGs, yakni dengan membentuk sekretariat bersama (sekber). Tujuannya agar kegagalan pemerintah dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals atau MDG) tidak terulang.

"Jika partisipasi ini terwujud, menunjukkan pemerintah Jokowi-JK mempertimbangkan cara baru untuk menghindari kegagalan terutama implementasi MDG yang lalu," ujar Mickael melalui siaran pers, Sabtu (26/9/2015).

Dalam pelaksanan MDG yang berakhir tahun ini, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menilai pemerintah Indonesia kurang berhasil menjalankan empat dari delapan target MDG, yaitu menekan angka kematian angka ibu saat melahirkan, menekan jumlah penderita HIV, memastikan kelestarian lingkungan hidup, serta menyediakan akses air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat. Mickael menilai bahwa kegagalan pemerintah selama 10 tahun itu disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat.

Sementara itu, Jusuf Kalla menilai bahwa pemerintah tidak perlu membuat lembaga baru untuk implementasi SDG. Program PBB ini akan diintegrasikan dalam rencana pemerintah jangka menengah (RPJM). Kalla telah meminta kementerian dan lembaga terkait untuk mengubah paradigma perencanaan pembangunan dari kuratif menjadi lebih preventif. Karena sifat SDG yang lintas sektor, JK mengatakan akan memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai koordinator.

Menanggapi hal tersebut, Mickael tidak mempermasalahkan wujud kelembagaan sekber. Menurut Mickael, keberadaan sekber bukan berarti dengan membentuk kantor atau lembaga baru. "Tapi cara pelembagaan partisipasi publik yang baru terutama menyongsong implementasi SDG," kata Mickael.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

Nasional
UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

Nasional
7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

Nasional
Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.