Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Akan Sampaikan Kritik ke Raja Arab Saudi soal Musibah Mina

Kompas.com - 25/09/2015, 11:47 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR RI Setya Novanto menyesalkan terjadinya musibah di Mina, Mekkah, yang menyebabkan meninggalnya ratusan jemaah haji karena terinjak-injak saat hendak melakukan lempar jumrah. Novanto yang sedang menunaikan ibadah haji atas undangan Kerajaan Arab Saudi mengaku akan menyampaikan kritiknya atas musibah ini kepada Raja Salman.

"Sudah sepatutnya insiden Mina ini menjadi pelajaran berharga untuk mengevaluasi secara keseluruhan prosesi ritual keagamaan rukun kelima berlangsung di Tanah Suci Mekkah," kata Novanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/9/2015).

Novanto menyoroti hal ini karena tragedi di Mina bukan satu kali terjadi. Pada 1990, tragedi lebih besar menewaskan 1.426 orang, termasuk di antaranya jemaah haji Indonesia saat berdesak-desakan di sebuah terowongan di Mina.

"Oleh karena itu, kita tentu menyayangkan insiden ini dan mendesak seluruh otoritas yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji mengambil langkah-langkah strategis demi mengakomodasi seluruh kepentingan jemaah, baik yang meninggal dunia maupun mereka yang terluka. Langkah-langkah penanganan juga diperlukan kepada seluruh keluarga jemaah yang dilanda musibah," ucap Novanto.

Secara khusus, politisi Partai Golkar ini mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang terdiri dari negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, untuk mengambil tindakan penanganan yang diperlukan dalam merespons tragedi Mina. Apalagi, Sekjen OKI saat ini, Iyad bin Amin Madani, berasal dari Arab Saudi.

Novanto juga berharap agar Pemerintah Indonesia ikut menyuarakan dan berkontribusi penuh dalam permasalahan ini, sekaligus ikut memberikan solusi agar permasalahan di Mina tidak terulang pada musim haji berikutnya. Ia mendesak negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Ekonomi Dunia, The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors atau Kelompok Dua Puluh Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Sentral. Hal itu perlu karena ritual tahunan ibadah haji merupakan ritual besar yang memiliki dampak ekonomi yang tidak sedikit bagi negara-negara berkembang.

Novanto berpendapat, saat ini sudah waktunya penyelenggaraan ibadah haji melibatkan seluruh negara di dunia, khususnya negara dengan penduduk Islam terbesar seperti Indonesia. Tujuannya agar seluruh permasalahan haji berikut langkah-langkah penyelesaiannya dapat terhindar dari musibah seperti yang terjadi di Mina kemarin.

"Saya akan mengutarakan langsung pendapat saya ini kepada Raja Arab Saudi, Raja Salman, yang mengundang saya dalam pertemuan hari ini pukul 13.30 waktu setempat," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com