Kompas.com - 22/09/2015, 20:49 WIB
Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo saat diperkenalkan sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri. TRIBUNNEWS/DANI PERMANAPuan Maharani dan Tjahjo Kumolo saat diperkenalkan sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan akan segera mendalami aduan terhadap dua politisi PDI Perjuangan, Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo. Aduan kepada Tjahjo dan Puan dilakukan oleh sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Peduli Parlemen pada Selasa (22/9/2015) sore ini.

Keduanya dilaporkan atas dugaan melanggar Undang-Undang karena rangkap jabatan anggota DPR dan Menteri. Sejak pelantikan menteri pada Oktober 2014, PDI-P belum juga menyelesaikan proses pergantian antarwaktu (PAW) terhadap keduanya. (Baca: PDI-P Belum Lakukan PAW, Puan dan Tjahjo Diadukan ke MKD)

"Kita akan proses sesuai tata cara beracara. Pertama memverifikasi laporan, selanjutnya akan diilanjutkan ke proses penyelidikan," kata Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi, Selasa (22/9/2015).

Dasco mengatakan, dalam proses penyelidikan nanti, MKD akan memeriksa Puan dan Tjahjo sebagai terlapor. Nantinya, pemeriksaan bisa dilakukan di Kompleks Parlemen, atau bisa pula MKD yang menyambangi Puan dan Tjahjo ke kantornya. "Jadi mereka tidak harus ke DPR," ucap Dasco.

Selain itu, MKD juga membuka kemungkinan untuk memeriksa pihak dari DPP dan Fraksi yang hingga saat ini belum melakukan proses PAW terhadap Puan dan Tjahjo. Setelah itu, baru lah MKD bisa memutuskan apakah perkara ini dilanjutkan ke persidangan.

"Kita akan cek masalahnya di mana. Kalau partai belum mem-PAW, kita akan menanyakan. Apakah masalahnya di mereka (Puan dan Tjahjo) atau mekanisme di partainya," ucap Dasco.

Pelapor Puan dan Tjahjo menganggap keduanya melanggar pasal 23 huruf a UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal tersebut menyebutkan "Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya".

Selain itu, pasal 236 ayat (1) huruf a UU No.17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pasal itu menyebutkan "Anggota DPR dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya".

Mereka juga beralasan, lambatnya proses PAW membuat jumlah anggota DPR tak sampai 560 orang. Padahal, pasal 76 ayat (1) UU MD3 menyebutkan: Anggota DPR berjumlah 560 orang. Dalam laporannya, mereka menyertakan bukti berupa kliping berita dari media massa terkait status Puan dan Tjahjo. Secara simbolis, mereka juga menyerahkan sebuah boneka.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan bahwa proses PAW tiga anggota Fraksi PDI-P yang masuk dalam Kabinet Kerja akan segera dilakukan. Dewan Pengurus Pusat PDI-P telah menyiapkan figur untuk menggantikan Puan Maharani, Pramono Anung, dan Tjahjo Kumolo sebagai anggota Fraksi PDI-P di DPR RI. (baca: Ini Tiga Nama yang Dipilih PDI-P untuk Gantikan Puan, Pramono, dan Tjahjo)

Hasto mengungkapkan, posisi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani di DPR akan digantikan oleh Darmawan Prasodjo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung akan digantikan oleh Eva Kusuma Sundari, dan Tjahjo Kumolo akan digantikan oleh Tuti Rusdiono.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X