Mengeluh Dana Operasional Menteri ESDM Kecil, Jero Wacik Minta Ditambah

Kompas.com - 22/09/2015, 17:48 WIB
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (22/9/2015). KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOMantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (22/9/2015).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Jero Wacik menjadi salah satu menteri yang terkena reshuffle oleh Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, tahun 2011. Jero digeser dari posisinya sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Setelah diangkat menjadi Menteri ESDM, Jero baru mengetahui bahwa Dana Operasional Menteri di Kementerian ESDM tidak sebesar di Kemenbudpar. DOM yang dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) hanya sebesar Rp 120 juta per bulan. Sementara di Kemenbudpar, Jero mendapatkan Rp 300 juta per bulan.

"Jero Wacik menganggap DOM tersebut kurang menunjang kepentingannya," ujar jaksa Dody Sukmono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (22/9/2015).

Jero kemudian menggelar rapat bersama Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM saat itu, Waryono Karno, Didi Dwi Sutrisnohadi (saat itu Kepala Biro Keuangan KESDM), Indriyati (saat itu Kepala Biro Kepegawaian KESDM) dan I Ketut Wiryadinata (saat itu Staf Khusus Menteri ESDM). 

Dalam pertemuan itu, Jero memerintahkan Waryono agar DOM di Kementerian ESDM sama dengan DOM di Kemenbudpar. (baca: Jero Wacik Didakwa Selewengkan Dana Operasional Menteri Rp 8,4 Miliar)

"'Masa kementerian sebesar ini anggaran operasional menterinya kecil sekali'. Kata Jero Wacik kepada Waryono Karno mengenai kecilnya DOM di Kementerian ESDM," papar jaksa ketika membaca dakwaan.

Waryono menuruti perintah Jero dan meminta bawahannya menemui Kepala Biro Keuangan dan Kepegawaian Kemenbudpar, Wardiatmo. Dari Wardiatmo, bawahan Waryono diminta tidak mengikuti jumlah DOM yang ditetapkan Kemenbudpar karena anggaranya yang sebesar Rp 3,6 miliar per tahun sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Waryono pun melaporkannya kepada Jero, tetapi Jero tetap bersikeras pada permintaannya. Oleh karena itu, Waryono mengumpulkan seluruh Kabiro dan Kepala pusat di Setjen Kementerian ESDM, termasuk Kepala Pusat Data dan Informasi Ego Syahrial dan Kepala Bidang Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) Sri Utami dalam rapat inti yang membahas permintaan Jero agar disediakan uang di luar DOM untuk memenuhi keperluan pribadinya.

Perbuatan tersebut yang kemudian menjerat Waryono sebagai terpidana kasus pengadaan kegiatan kesekjenan fiktif.

"Masing-masing Kabiro dan Kepala Pusat mengumpulkan dana yang berasal dari kegiatan pengadaan barang atau jasa yang antara lain diperoleh dengan cara membuat pertanggungjawaban fiktif atas kegiatan pengadaan dan melakukan pemotongan atas pencairan dana yang diajukan rekanan. Kemudian, hasilnya digunakan untuk memenuhi permintaan uang dari Jero Wacik," kata jaksa.

Dalam berkas dakwaan, Jero dianggap melakukan pemerasan terhadap Waryono, baik secara langsung maupun melalui anak buah Waryono. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Jero, karena DOM di Kementerian ESDM tidak dapat menunjang keperluannya sebagaimana di Kemenbudpar.

Selama menjadi Menteri ESDM, Jero menerima uang sebesar Rp 10,381 miliar. Setelah beberapa kali menerima uang tersebut, pada awal 2013 Jero memanggil Waryono Karno dan bawahannya untuk membahas uang yang digunakan untuk keperluan pribadi Jero Wacik.

Jero kemudian memerintahkan agar bukti tanda terima uang yang diminta dan diterima Jero untuk keperluan pribadinya tersebut dirobek agar tidak tersebar.

"Lalu, Arief merobek tanda terima asli di hadapan Jero, Waryono, dan Didi," kata Jaksa.

Atas perbuatannya, Jero dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 11 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Acara Hakordia, Ketua KPK Sebut Integritas Pejabat di Atas Rata-rata

Di Acara Hakordia, Ketua KPK Sebut Integritas Pejabat di Atas Rata-rata

Nasional
Ketua KPK: Di Tangan Bapak Presidenlah, Kami Berharap Korupsi Dientaskan

Ketua KPK: Di Tangan Bapak Presidenlah, Kami Berharap Korupsi Dientaskan

Nasional
Baru 8,06 Persen Populasi Negara Berpendapatan Rendah yang Divaksin Covid-19, Menlu: Tak Bisa Dibiarkan

Baru 8,06 Persen Populasi Negara Berpendapatan Rendah yang Divaksin Covid-19, Menlu: Tak Bisa Dibiarkan

Nasional
Menyembuhkan Islamofobia

Menyembuhkan Islamofobia

Nasional
Jumlah Anggota Pansus RUU IKN Lebihi Batas, DPR Bahas Perubahan Tata Tertib

Jumlah Anggota Pansus RUU IKN Lebihi Batas, DPR Bahas Perubahan Tata Tertib

Nasional
Wapres Ma'ruf: Semua Agama di Indonesia Hakikatnya Tegas Melarang Korupsi

Wapres Ma'ruf: Semua Agama di Indonesia Hakikatnya Tegas Melarang Korupsi

Nasional
Wujudkan Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Budi Daya Lele Sistem Bioflok di Konawe

Wujudkan Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Budi Daya Lele Sistem Bioflok di Konawe

Nasional
Ridwan Kamil Akui Masuk Parpol Pilihan Paling Realistis untuk Kembali Maju di Kontestasi Politik

Ridwan Kamil Akui Masuk Parpol Pilihan Paling Realistis untuk Kembali Maju di Kontestasi Politik

Nasional
Bertolak ke Danau Toba, Ma'ruf Amin akan Resmikan Pameran Rempah

Bertolak ke Danau Toba, Ma'ruf Amin akan Resmikan Pameran Rempah

Nasional
Novel Baswedan: Semoga Kegiatan Kami sebagai ASN Polri Bawa Manfaat

Novel Baswedan: Semoga Kegiatan Kami sebagai ASN Polri Bawa Manfaat

Nasional
Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Nasional
Tegaskan PAN Tak Nantikan Reshuffle, Zulkifli Hasan: Itu Urusan Presiden

Tegaskan PAN Tak Nantikan Reshuffle, Zulkifli Hasan: Itu Urusan Presiden

Nasional
Kementerian KP Diseminasikan Keunggulan Tambak Milenial kepada Generasi Muda

Kementerian KP Diseminasikan Keunggulan Tambak Milenial kepada Generasi Muda

Nasional
Bali Democracy Forum ke-14, Menlu Retno Tegaskan Pentingnya Kesetaraan Vaksinasi Covid-19

Bali Democracy Forum ke-14, Menlu Retno Tegaskan Pentingnya Kesetaraan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Ridwan Kamil: Jadi Pemimpin Nasional Baiknya Berpartai, Lebih Mantap

Ridwan Kamil: Jadi Pemimpin Nasional Baiknya Berpartai, Lebih Mantap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.