Dana Kampanye dan Balada Kejujuran Halaman 1 - Kompas.com

Dana Kampanye dan Balada Kejujuran

Kompas.com - 22/09/2015, 15:00 WIB
KOMPAS Laporan dana kampanye calon kepala daerah pada pilkada serentak 2015.

Oleh: Antony Lee

JAKARTA, KOMPAS - Sistem pelaporan dana kampanye pasangan calon pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 sudah lebih baik dibandingkan dengan pilkada yang lalu. Akan tetapi, sistem ini masih sangat bergantung pada kejujuran pasangan calon dalam menyusun laporan. Sayangnya, dokumen laporan awal dana kampanye belum menunjukkan ada kejujuran. Apalah arti aturan bagus kalau kita tidak menjalankannya?

Ada begitu banyak harapan pada pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015. Ia digadang-gadang mampu menghasilkan sistem pemerintahan daerah yang lebih kuat, menjadi model pemilihan yang efektif dan efisien, melahirkan sistem pemilihan yang berkeadilan, serta menumbuhkan transparansi penyelenggaraan, baik oleh penyelenggara maupun peserta.

Nah, semangat transparansi itu salah satunya hendak dibangun lewat penggunaan dana kampanye yang transparan dan akuntabel. Selama ini, tim sukses harus melaporkan sumbangan dana kampanye dua kali, yakni sehari sebelum kampanye dan sehari setelah kampanye berakhir. Selanjutnya, tim sukses juga wajib melaporkan penggunaan dana kampanye tiga hari setelah pemungutan suara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur dua hal itu.

Pelaporan dana kampanye juga diatur lebih ketat dalam UU No 8/2015 tentang Pilkada dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pilkada. Dalam aturan ini, pelaporan dana kampanye dilakukan tiga tahap. Pertama, laporan awal dana kampanye (LADK) yang harus diserahkan pasangan calon sehari sebelum masa kampanye. Kedua, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) yang harus diserahkan. Terakhir, calon harus menyerahkan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye (LPPDK) tiga hari sebelum pemungutan suara.

Pelaporan ini didesain untuk melihat evolusi penggunaan dana peserta pilkada, mulai dari modal awal, sumbangan, hingga posisi neraca keuangan pendapatan dan belanja kampanye. Tujuannya juga untuk menilai kepatuhan peserta berkampanye karena pada pilkada serentak, pasangan calon tidak boleh membelanjakan uang melebihi plafon yang biaya kampanye ditetapkan KPU daerah.

Bisa dibatalkan

Untuk memastikan ketaatan ini pula, KPU mempercepat tenggat waktu pelaporan dana kampanye dari tiga hari setelah pemungutan suara menjadi tiga hari sebelum pemungutan suara. Maklum, sesuai dengan aturan, KPU daerah bisa membatalkan kepesertaan pasangan calon yang tidak melaporkan dana kampanye.

"Ini kami terapkan juga pada Pemilihan Umum 2014 lalu. Tetapi, untuk pilkada baru kali ini," kata komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah.


Page:
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorLaksono Hari Wiwoho
Komentar

Terkini Lainnya

Seorang Kepala Dinas Konsumsi Sabu, Bupati Aceh Utara Akan Periksa Pejabat Lainnya

Seorang Kepala Dinas Konsumsi Sabu, Bupati Aceh Utara Akan Periksa Pejabat Lainnya

Regional
Berkali-kali Survei Tempatkan Prabowo Di Bawah Jokowi, Prabowo Tetap Tegar

Berkali-kali Survei Tempatkan Prabowo Di Bawah Jokowi, Prabowo Tetap Tegar

Nasional
Transfer Rp 1,2 Miliar secara Ilegal ke Sejumlah Rekening, 'Teller' Bank Ditangkap Polisi

Transfer Rp 1,2 Miliar secara Ilegal ke Sejumlah Rekening, "Teller" Bank Ditangkap Polisi

Regional
50 Tahun Merdeka, Swaziland Resmi Berganti Nama Jadi eSwatini

50 Tahun Merdeka, Swaziland Resmi Berganti Nama Jadi eSwatini

Internasional
Sekjen PKS dan Gerindra Bertemu, Bahas Kegiatan Teknis Perkuat Koalisi

Sekjen PKS dan Gerindra Bertemu, Bahas Kegiatan Teknis Perkuat Koalisi

Nasional
Tak Terima Diputus Pacar, Seorang ABG Lompat dari Jembatan Ampera

Tak Terima Diputus Pacar, Seorang ABG Lompat dari Jembatan Ampera

Regional
Survei Cyrus Network: Elektabilitas PDI-P Ungguli Parpol Peserta Pemilu Lain

Survei Cyrus Network: Elektabilitas PDI-P Ungguli Parpol Peserta Pemilu Lain

Nasional
Ikuti Tes Masuk Polisi, Empat Pemuda Kedapatan Curi Boneka

Ikuti Tes Masuk Polisi, Empat Pemuda Kedapatan Curi Boneka

Regional
Musim Hujan Tiba, Pengungsi Rohingya di Bangladesh Khawatir Banjir

Musim Hujan Tiba, Pengungsi Rohingya di Bangladesh Khawatir Banjir

Internasional
Di Kediri, Warga Miskin yang Sakit Tak Perlu Repot, Dokter Akan Datang ke Rumah

Di Kediri, Warga Miskin yang Sakit Tak Perlu Repot, Dokter Akan Datang ke Rumah

Regional
Presiden Uganda: Mulut untuk Makan, Bukan untuk Seks Oral

Presiden Uganda: Mulut untuk Makan, Bukan untuk Seks Oral

Internasional
Sandiaga Uno: Survei Gerindra Tunjukkan Mayoritas Masyarakat Ingin Pemerintahan Baru

Sandiaga Uno: Survei Gerindra Tunjukkan Mayoritas Masyarakat Ingin Pemerintahan Baru

Nasional
Tersangka Pemilik 57 Kg Merkuri Dapat Bahan Baku dari Pulau Seram

Tersangka Pemilik 57 Kg Merkuri Dapat Bahan Baku dari Pulau Seram

Regional
Kirim Dua F-16, Irak Lancarkan Serangan Udara ke Wilayah Suriah

Kirim Dua F-16, Irak Lancarkan Serangan Udara ke Wilayah Suriah

Internasional
Selain Bertemu Petinggi PKS, Prabowo Utus Sandiaga Temui Ketum PPP

Selain Bertemu Petinggi PKS, Prabowo Utus Sandiaga Temui Ketum PPP

Nasional

Close Ads X