Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buwas: Akan Ada Lapas Khusus Pengedar Narkoba di Pulau Terpencil

Kompas.com - 21/09/2015, 22:17 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso mengungkapkan saat ini pemerintah tengah berencana membuat sebuah lembaga pemasyarakatan yang khusus menampung para pengedar narkoba. Lapas itu disiapkan di sebuah pulau yang cukup jauh dari pusat kota dan sulit terjangkau sarana komunikasi.

"(Disampaikan) kepada Bapak Presiden dan beliau sedang menelusuri dan mengevaluasi sebuah lapas di pulau yang khusus untuk penanganan korban atau pelaku narkoba," ujar Budi di Istana Kepresidenan, Senin (21/9/2015).

Menurut dia, rencana itu akan segera terealisasi lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan instruksi langsung agar persoalan narkoba bisa disikapi serius. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pun sudah mengkaji beberapa pulau.

Budi belum mengetahui pulau apa yang akan dibangun lapas tersebut. Namun, dia memastikan bahwa lapas itu akan sangat terpencil, bahkan lebih terpencil daripada Lapas Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah.

"Nusakambangan terlalu dekat daratan dan mudah dijangkau dengan kapal kecil dan masih bisa berhubungan dengan jaringan telepon. Yang kita harapkan ini benar-benar yang terpencil. Salah satunya kemungkinan di Papua," ucap mantan Kepala Badan Reserse Kriminal itu.

Sementara untuk para pengguna narkoba, pemerintah memutuskan memberikan kewenangan kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial untuk melakukan pembinaan. Budi menyebutkan pembinaan itu bisa saja dilakukan dengan latihan bertahan hidup di sebuah hutan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com