Kompas.com - 20/09/2015, 16:00 WIB
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Enggartiasto Lukita (tengah) dalam jumpa pers di Kantor DPP Nasdem Jakarta, Minggu (20/9/2015). KOMPAS.com/ICHA RASTIKAKetua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Enggartiasto Lukita (tengah) dalam jumpa pers di Kantor DPP Nasdem Jakarta, Minggu (20/9/2015).
Penulis Icha Rastika
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem tak mewajibkan para calon kepala daerah yang diusungnya untuk menandatangani pakta integritas. Pakta integritas digantikan dengan pendidikan terhadap calon kepala daerah agar calon kepala daerah memiliki orientasi yang melayani rakyat.

"Kami tidak menyiapkan, sengaja tidak membuat pakta integritas tetapi yang kami berikan adalah edukasi semaksimal mungkin," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Enggartiasto Lukita, dalam jumpa pers di Kantor DPP Nasdem Jakarta, Minggu (20/9/2015).

Enggartiasto juga menyampaikan bahwa Nasdem tidak mengenal istilah mahar politik. Semua pasangan calon yang diusung Nasdem, kata dia, tidak dibebankan biaya sedikitpun. Bahkan, menurut Enggartiasto, DPP Nasdem yang menanggung biaya akomodasi para calon kepala daerah selama mengikuti rapat kerja nasional di Jakarta yang dijadwalkan pada Senin (21/9/2015) hingga Selasa (22/9/2015).

"Mereka hanya menanggung tiket pesawat saja, kandidat datang ke Jakarta, hotelnya kita siapkan, makannya kita siapkan," ujar dia.

Dengan pelayanan sedemikian rupaya kepada calon kepala daerah, Nasdem berharap calon kepala daerah tersebut nantinya bisa melayani rakyat dengan baik jika terpilih. Mereka diharapkan tidak menjadi raja-raja kecil yang mengeruk keuntungan dari posisinya sebagai kepala daerah jika memenangkan pilkada kelak.

"Kita tuntut adalah paling tidak bewgitu. Saatnya bakal calon itu pimpin daerah, menjalankan fungsinya minimal sama dengan yang kami lakukan, melayani, bukan menjadi raja raja kecil," ucap Enggartiasto.

Di samping itu, Enggartiasto menyampaikan bahwa Nasdem menggunakan hasil survei dalam menetapkan calon kepala daerah yang akan diusung. Selain hasil survei, Nasdem mempertimbangkan kompetensi dan moralitas, termasuk rekam jejak sang calon terkait kasus hukum.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

Nasional
UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

Nasional
7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

Nasional
Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.