Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem: Kami Sengaja Tidak Buat Pakta Integritas bagi Calon Kepala Daerah

Kompas.com - 20/09/2015, 16:00 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem tak mewajibkan para calon kepala daerah yang diusungnya untuk menandatangani pakta integritas. Pakta integritas digantikan dengan pendidikan terhadap calon kepala daerah agar calon kepala daerah memiliki orientasi yang melayani rakyat.

"Kami tidak menyiapkan, sengaja tidak membuat pakta integritas tetapi yang kami berikan adalah edukasi semaksimal mungkin," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Enggartiasto Lukita, dalam jumpa pers di Kantor DPP Nasdem Jakarta, Minggu (20/9/2015).

Enggartiasto juga menyampaikan bahwa Nasdem tidak mengenal istilah mahar politik. Semua pasangan calon yang diusung Nasdem, kata dia, tidak dibebankan biaya sedikitpun. Bahkan, menurut Enggartiasto, DPP Nasdem yang menanggung biaya akomodasi para calon kepala daerah selama mengikuti rapat kerja nasional di Jakarta yang dijadwalkan pada Senin (21/9/2015) hingga Selasa (22/9/2015).

"Mereka hanya menanggung tiket pesawat saja, kandidat datang ke Jakarta, hotelnya kita siapkan, makannya kita siapkan," ujar dia.

Dengan pelayanan sedemikian rupaya kepada calon kepala daerah, Nasdem berharap calon kepala daerah tersebut nantinya bisa melayani rakyat dengan baik jika terpilih. Mereka diharapkan tidak menjadi raja-raja kecil yang mengeruk keuntungan dari posisinya sebagai kepala daerah jika memenangkan pilkada kelak.

"Kita tuntut adalah paling tidak bewgitu. Saatnya bakal calon itu pimpin daerah, menjalankan fungsinya minimal sama dengan yang kami lakukan, melayani, bukan menjadi raja raja kecil," ucap Enggartiasto.

Di samping itu, Enggartiasto menyampaikan bahwa Nasdem menggunakan hasil survei dalam menetapkan calon kepala daerah yang akan diusung. Selain hasil survei, Nasdem mempertimbangkan kompetensi dan moralitas, termasuk rekam jejak sang calon terkait kasus hukum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com