"12 Juta Hektar Hutan Indonesia Kini Dikuasai Pengusaha Sawit" - Kompas.com

"12 Juta Hektar Hutan Indonesia Kini Dikuasai Pengusaha Sawit"

Kompas.com - 19/09/2015, 12:18 WIB
KOMPAS.com/Sabrina Asril Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad mengungkapkan, sebagian besar kawasan hutan di dalam negeri kini sudah beralih fungsi menjadi perkebunan. Sebanyak 12 juta hektar di antaranya bahkan kini sudah ditanam kelapa sawit yang mematikan flora dan fauna asli di kawasan hutan di Indonesia.

"Jumlah luasan untuk kelapa sawit, ada 12 juta hektar yang dikelola kelapa sawit. Owner-nya adalah pengusaha besar dari negeri jiran. Jadi, kini sebagian besar wilayah hutan sudah dilepaskan, maka wilayah yang belum dikonversi adalah gambut dan ini akan terus disasar," ujar Chalid dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (19/9/2015).

Mantan Direktur Utama Walhi itu mengingatkan bahwa pemerintah setidaknya sudah memberikan janji kampanye untuk melakukan proteksi total terhadap lahan gambut. Karena itu, momentum kebakaran hutan yang kini terjadi harus menjadi realisasi dari janji itu.

Terlebih lagi, lahan gambut sangat rentan terbakar. Chalid menyatakan, perlu sikap tegas, mulai dari penegakan hukum hingga evaluasi izin. (Baca: Jelang Pilkada, Pemberian Izin Pengelolaan Hutan Meningkat)

Apabila sebuah korporasi diketahui sengaja melakukan pembakaran, memang sudah sepantasnya izin usaha perusahaan itu dicabut.

"Tetapi, kalau izin dicabut dan dibiarkan saja, maka akan dikuasai korporasi. Sebaiknya, izin dipulihkan dan diberikan ke rakyat," ucap Chalid.

Dia menyebutkan, ada beberapa skema pengembalian hutan kepada rakyat itu bisa melalui hutan desa, hutan tanaman rakyat, dan hutan kemasyarakatan.

"Kalau rakyat yang mengelola, rakyat akan kontrol supaya tidak terbakar karena itu urat nadi mereka. Jadi, roadmap ini perlu dikembangkan," ucap Chalid. (Baca: Anggota DPR: Pemerintah Jangan seperti Pemadam Kebakaran)

Dia berharap agar peralihan penguasaan lahan hutan dari korporasi kepada masyarakat ini menjadi salah satu solusi jangka panjang yang bisa dilakukan pemerintah.

Chalid pun menganggap pemerintah perlu menyiapkan solusi jangka panjang itu agar tidak terus-menerus bicara hutan saat kebakaran terjadi. "Bicara kebakaran tidak hanya dibahas saat musim kebakaran," ucapnya.


EditorDesy Afrianti

Close Ads X