Tanpa Sanksi Tegas, Mendagri Yakin Kebakaran Hutan Terus Terulang

Kompas.com - 18/09/2015, 18:07 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, saat ditemui saat menghadiri acara peresmian Program Studi Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Timur, Kamis (27/8/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, saat ditemui saat menghadiri acara peresmian Program Studi Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Timur, Kamis (27/8/2015).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendorong agar pelaku pembakaran hutan diberikan sanksi hukum tegas. Sebab, tanpa tindakan tegas yang memberikan efek jera, bencana kabut asap akibat kebakaran hutan akan terus terulang setiap tahun.

"Kebakaran lahan perkebunan atau hutan yang setiap tahun selalu ada di daerah-daerah yang biasa menghasilkan asap, masalah utamanya adalah tidak ada tindakan tegas baik kepada perusahaan perkebunan atau kelompok masyarakat yang sengaja membakar lahan dengan berbagai alasan," ujar Tjahjo melalui pesan singkat, Jumat (18/9/2015).

Menurut Tjahjo, perusahaan yang terbukti sebagai penyebab kebakaran hutan seharusnya secara terbuka diumumkan sebagai perusahaan yang masuk dalam daftar hitam. Pemerintah juga perlu mencabut izin perusahaan yang terkait.

Selain itu, pihak-pihak yang terkait di dalamnya juga harus mempertanggungjawabkan sanksi pidana kepada penegak hukum. Tjahjo mengklaim bahwa pemerintah daerah telah bekerja secara maksimal dalam mengatasi masalah kebakaran hutan. Gubernur, bupati dan wali kota telah berkoordinasi dengan lembaga pemerintah, TNI dan Polri untuk menangani masalah tersebut.

"Intinya, tidak ada yang disalahkan kalau terjadi kasus kebakaran lahan ini. Kesalahannya sejak dulu tidak pernah ada penindakan tegas dan koordinasi untuk penindakan secara hukum," kata Tjahjo.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Nasional
KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Nasional
13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

Nasional
LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

Nasional
ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

Nasional
Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Nasional
Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Nasional
Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X