Walhi Nilai Kebakaran Hutan Bentuk Kejahatan Luar Biasa

Kompas.com - 18/09/2015, 17:08 WIB
Petugas berupaya memadamkan kebakaran hutan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 5 September 2015. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan mulai menyebar ke negara tetanga di Asia  Tenggara. AFP PHOTO / ABDUL QODIRPetugas berupaya memadamkan kebakaran hutan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 5 September 2015. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan mulai menyebar ke negara tetanga di Asia Tenggara.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Abetnego Tarigan, menilai kebakaran hutan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan merupakan tindak kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Menurut Walhi, kejahatan itu sejajar dengan kejahatan luar biasa lainnya, seperti korupsi, kejahatan perbankan, terorisme, pelanggaran HAM dan perdagangan manusia.

“Dalam konteks kebakaran ini, itu extraordinary crime, jadi tindakan kriminal yang tidak biasa. Karena itu ada kompleksitas,” ujar Abetnego dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (18/9/2015).

Menurut Abetnego, kompleksitas dalam kasus kebakaran hutan di Indonesia ini terjadi karena dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan yang terorganisir dan rawan akan rekayasa. Ia mencontohkan, salah satu modus yang selalu terjadi di dalam setiap kebakaran hutan adalah perusahaan menyuap para pelaku pembakar hutan di lapangan untuk mau menjadi tersangka.

“Kami pernah mendapatkan cerita dari Riau, itu orang dibayar untuk jadi tersangka, jadi terpidana. Itu mereka dibayar. Mereka dibiayai, misalnya kalau dia kena hukuman 4 tahun, itu perusahaan bisa bayar dia 10 juta per bulan, 4 tahun jadi total sekitar 400 juta,” ucap Abetnego.

Modus tersebut, kata dia, dilakukan oleh perusahaan pelaku pembakaran hutan sebagai upaya untuk menghindar dari jeratan sanksi lingkungan yang berat. “Makanya yang selalu disasar itu orang-orang kecil di lapangan,” ujarnya.

Abetnego menuturkan, selain dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan, kebakaran hutan juga memiliki dampak luas terutama bagi kalangan masyarakat. Dampak aktivitas pembakaran hutan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan demi kepentingan bisnis turut merugikan masyarakat sekitar.

“Apa urusannya anak sekolah di Riau dengan perusahaan sawit? Jadi enggak ada urusannya, tapi mereka anak sekolah terkena dampak dari aktivitas perusahaan yang membakar hutan atau lahan untuk kegiatan bisnis mereka, justru mereka enggak bisa sekolah, mereka dan masyarakat sakit, padahal mereka enggak tahu menahu dengan bisnis itu,” ucapnya.

Lebih lanjut, Abetnego mengusulkan kepada pemerintah khususnya aparat penegak hukum untuk membentuk lembaga peradilan lingkungan. Hal tersebut dinilai penting agar kasus kebakaran hutan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan bisa ditindaklanjuti dan dikaji dalam perspektif kejahatan luar biasa.

Cari celah

Selain membentuk peradilan lingkungan, Abetnego juga menyarankan kepada para aparat penegak hukum untuk mencari berbagai macam celah hukum dalam menindak tegas perusahaan-perusahaan pembakar hutan. Ia menilai Indonesia sudah memiliki sejumlah peraturan yang kuat dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan.

“Bagi kami kemauan aparat penegak hukum di dalam melihat beberapa ruang, ada beberapa undang-undag yang bisa kita gunakan selain Undang-Undang Kehutanan. Bisa juga Undang-Undang Perkebunan dan Undang-Undang Lingkungan Hidup,” kata dia.

Selain itu aparat penegak hukum juga bisa memanfaatkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2002 dalam melakukan penindakan hukum kebakaran hutan yang dilakukan oleh perusahaan.

“Ini yang menjadi tantangan kita untuk menerobos sampai ke top management perusahaan. Kita bergerak maju, sebenarnya siapa yang menguasai tanah itu, siapa yang punya izin yang disitu itu yang harus diangkut,” ujarnya.

Kemudian pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga bisa memberikan sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, pemaksaan pemerintah, pembekuan izin operasi, hingga pencabutan izin operasi dan usaha.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka 'Hotline' Pengaduan

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka "Hotline" Pengaduan

Nasional
Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Nasional
Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Nasional
Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Nasional
Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Nasional
Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Nasional
UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

Nasional
UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

Nasional
UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

Nasional
Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X