Rapat Kerja di DPR, Menteri LH Cerita Kesulitan Dana Tangani Kebakaran Hutan

Kompas.com - 16/09/2015, 16:18 WIB
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, beserta rombongan memperlihatkan peta sebelum take off menggunakan heli memantau titik api di Kalimantan Barat (10/7/2015) KOMPAS.com/Yohanes Kurnia IrawanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, beserta rombongan memperlihatkan peta sebelum take off menggunakan heli memantau titik api di Kalimantan Barat (10/7/2015)
Penulis Dani Prabowo
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, keterbatasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran membuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan kurang optimal. Di sisi lain, anggaran yang dimiliki Kementerian LH untuk pengadaan sarana dan prasarana juga terbatas.

"Kami usulkan dukungan pesawat karena kondisinya seperti ini. Dengan anggaran yang memang sangat berat, saya merasakan betapa sulitnya para dirjen, tapi dipaksa menteri pada diam saja," kata Siti saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Rabu (16/9/2015).

Rapat kerja itu sedianya membahas usulan anggaran Kementerian LH di dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016. Namun, agenda rapat berubah membahas persoalan kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan bencana kabut asap.

Siti menambahkan, untuk menangani musibah tersebut, Kementerian LH harus mengorbankan sejumlah anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk program-program prioritas.

"Pengadaan pesawat pengendalian kebakaran, Rp 650 miliar terpaksa diambil dari program-program yang ada, sedikit banyak mengganggu prioritas. Misalnya, kami mengambil dari pengendalian DAS (daerah aliran sungai) dan hutan lindung," ujarnya.

Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengatakan, dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan ini sudah cukup mengkhawatirkan. Namun, meski pemerintah daerah telah menetapkan sebagai kondisi darurat, pemerintah pusat hingga kini belum menetapkannya sebagai peristiwa bencana nasional.

"Ini sudah sangat gawat darurat karena tingkat pencemaran di atas 300 bahkan 400. Sudah tujuh hari terakhir ini (terjadi)," kata Edhy.

Politisi Gerindra itu menyarankan agar pemerintah pusat membantu pemda dengan suntikan modal penanganan. Menurut dia, pemda saat ini tak bisa leluasa bergerak dengan anggaran yang ada karena anggaran yang telah diberikan pusat tentu sudah dialokasikan untuk kepentingan lain.

"Menurut, saya paling tepat bagaimana peran daerah difungsikan optimal, tidak hanya disalahkan atau disuruh suruh tapi juga hrus diberikan bekal modal usaha jadi," ujarnya.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Nasional
Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Nasional
Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X