Pansel Minta Penegak Hukum Telusuri Rekam Jejak 72 Calon Anggota Ombudsman

Kompas.com - 16/09/2015, 13:27 WIB
Ketua Pansel Ombudsman Agus Dwiyanto KOMPAS.com/Sabrina AsrilKetua Pansel Ombudsman Agus Dwiyanto
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 72 calon anggota Ombudsman tidak hanya akan menjalani tahapan seleksi selanjutnya yaitu profile asessment. Rekam jejak mereka juga akan ditelusuri oleh penegak hukum.

"Panitia seleksi akan segera mengirimkan surat kepada PPATK, KPK, BIN, Kejaksaan, Polri dan Mahkamah Agung untuk meminta informasi dan rekam jejak masing-masing pendaftar sesuai dengan tugas dan fungsi setiap lembaga," ujar Ketua Pansel Ombudsman Agus Dwiyanto dalam jumpa pers, di Kantor Sekretariat Negara, Rabu (16/9/2015).

Selain meminta penegak hukum untuk menelusuri jejak rekam, masyarakat juga diharapkan memberikan masukan terkait seluruh nama yang dinyatakan lolos seleksi. Masukan dari masyarakat diterima Pansel Ombudsman paling lambat tanggal 26 Oktober 2015.

Masukan masyarakat bisa dikirimkan ke kantor Setneg Gedung 1 lantai 2, Jalan Veteran nomor 17, Jakarta Pusat. Selain itu, masukan juga bisa dilayangkan lewat pesan elektronik ke pansel.ori2015@setneg.go.id.

Pansel Ombudsman menginginkan dengan seleksi berjenjang dan penelusuran jejak rekam, anggota Ombudsman yang terpilih bisa memiliki kapasitas yang mumpuni.

"Dia juga harus punya networking juga dengan berbagai pihak, untuk memastikan pejabat publik yang tidak melaksanakan rekomendasi itu kemudian diberi sanksi oleh atasannya yang berwenang," kata Agus.

Agus mengungkapkan setelah penelusuran jejak rekam dan profile asessment, maka akan dilakukan tahapan wawancara. Pansel Ombudsman kemudian memilih 18 orang yang akan direkomendasikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Setelah itu, Presiden menyerahkannya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk selanjutnya digelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). Di DPR, akan dipilih 9 orang yang akan dilantik menjadi anggota Ombudsman periode 2016-2021.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

Nasional
Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Nasional
Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X