Penyidikan Polri Jadi Pintu Masuk Kementerian Cabut Izin Perusahaan Pembakar Hutan

Kompas.com - 16/09/2015, 13:13 WIB
Anggota Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan Bitung berusaha memadamkan titik api yang membakar ribuan hektar hutan adat dan lahan perkebunan warga di Pulau Bangka, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kebakaran tersebut telah terjadi selama sepakan ini. KOMPAS.com / RONNY ADOLOF BUOLAnggota Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan Bitung berusaha memadamkan titik api yang membakar ribuan hektar hutan adat dan lahan perkebunan warga di Pulau Bangka, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kebakaran tersebut telah terjadi selama sepakan ini.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Yazid Fanani mengatakan, sanksi administratif korporasi yang terlibat pembakaran hutan baru bisa dilaksanakan setelah ada putusan pengadilan. Namun, hal ini tak membuat Polri mundur melakukan pengusutan.

"Sanksi administratif berupa cabut izin dan lainnya baru bisa dilakukan setelah dibuktikan di pengadilan," ujar Yazid, di Kompleks Mabes Polri, Rabu (16/9/2015).

Menurut Yazid, ada yang menganggap bahwa jika sanksi selain pidana menunggu putusan pengadilan maka penegakan hukum menjadi tidak tepat sasaran. Kepolisian, lanjut Yazid, justru termotivasi untuk menyelidiki dan menyidik kasus tersebut.

Proses hukum di Kepolisian akan menjadi gerbang masuk untuk menjatuhkan sanksi administratif oleh kementerian atau lembaga terkait. Oleh karena itu, proses hukum akan menentukan peluang ditetapkannya sanksi administratif bagi korporasi yang terlibat pembakaran hutan.

"Kita kurang merapatkan barisan. Sekarang ini Kepolisian berkomitmen mengusut pelaku pembakaran hutan tak parsial, tapi multidoor. Penindakan hukumnya polisi, gugatan perdata dan sanksi administrasi pasti dilakukan kementerian terkait," ujar Yazid.

Saat ini, Polri tengah menangani 131 kasus kebakaran hutan. Sebanyak 28 kasus masih di tingkat penyelidikan, 79 kasus sudah naik ke tingkat penyidikan, dan 24 kasus sudah P21 oleh pihak kejaksaan. Total, ada 126 tersangka dari 131 kasus itu. Polri menduga ada puluhan korporasi yang terlibat.

Dari 126 tersangka, baru tiga kasus yang tersangkanya adalah korporasi di wilayah Sumatera Selatan yakni PT BMH (Bumi Mekar Hijau), PT TPR (Tempirai Palm Resource) dan PT WAI (Waimusi Agro Indah).

Sementara, kasus lainnya menjerat perorangan. Yazid enggan mengungkap modus yang dilakukan perusahaan-perusahaan itu karena terkait pengembangan pengusutan perkara. Namun, secara garis besar, perusahaan-perusahaan itu memanfaatkan masyarakat untuk membakar lahan hutan demi kepentingan perusahaan.

Ketiga perusahaan tersebut diancam Pasal 99 ayat (1) juncto Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara dan denda RP 1 miliar.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Nasional
Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Nasional
Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Nasional
Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X