"Karena itu kita sarankan, selain cabut izin juga ada black list. Artinya, pemerintah kan regulator, pemerintah punya wewenang untuk memblacklist perusahaan yang tidak memiliki itikad baik," kata Badrodin, seusai rapat dengan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (16/9/2015).
Kapolri menuturkan, saat ini upaya pengusutan kasus kebakaran hutan itu masih terus dilakukan. Berdasarkan data terakhir, ada 127 orang dan sepuluh korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kesepuluh perusahaan itu adalah PT PMH, PT RPP, PT RBS, PT LIH, PT MBA, PT GAP, PT ASP, PT KAL, PT RJP, dan PT SKM. Beberapa perusahaan itu adalah milik asing, dan terletak di wilayah Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
"Ini kan masih berkembang, kemarin kita pastikan sepuluh, bisa saja hari ini berkembang. Ada yang sudah kita tingkatkan ke penyidikan, mungkin hari ini ada yang beberapa kita tetapkan sebagai tersangka," ujar Badrodin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.