JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang juga politisi senior PDI-Perjuangan mempertanyakan mencuatnya isu pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDI-P yang menjabat sebagai menteri.
Terlebih lagi, isu ini diembuskan di tengah-tengah dugaan pelanggaran kode etik Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait kehadiran mereka dalam kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
"Kenapa ini kok tahu-tahu muncul? Yang ribet kan urusan Amerika kemarin, kok disangkutpautkan?" kata Tjahjo di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (15/9/2015).
Kendati demikian, ia enggan menebak-nebak ada skenario apa di balik isu PAW anggota DPR Fraksi PDI-P tersebut. Tjahjo enggan menilai isu ini sengaja diembuskan sebagai serangan balik atas langkah politikus PDI-P yang sebelumnya melaporkan Setya dan Fadli ke Mahkamah Kehormatan Dewan.
"Saya tidak merasa diserang, ini clean and clear," ujar Tjahjo. (Baca: Belum PAW 3 Anggota DPR, PDI-P Dinilai Abaikan Aspirasi Rakyat)
Ia juga menegaskan bahwa statusnya kini tidak rangkap jabatan. Sepekan setelah dilantik, Tjahjo mengaku mengirimkan surat kepada partai, pimpinan fraksi, dan pimpinan DPR terkait pengunduran dirinya sebagai anggota DPR.
"Hak-hak saya sudah stop, rumah dinas sudah saya kembalikan, utang saya di bank DPR sudah saya lunasi, ya selesai," ucap Tjahjo.
Mengenai langkah PDI-P yang belum mengisi kekosongan kursinya di DPR, Tjahjo menilai hal tersebut menjadi urusan partai dan Komisi Pemilihan Umum. Ia menyampaikan bahwa partainya mempunyai strategi sendiri dalam menempatkan seseorang di DPR.
"Sudah bukan kewenangan saya. Saya tidak boleh berpendapat, saya sudah lepas sebagai anggota DPR, bertugas di eksekutif, hak-hak DPR saya sudah lepas ketika saya dilantik sebagai menteri," kata dia.
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa proses PAW tiga anggota Fraksi PDI Perjuangan yang masuk dalam Kabinet Kerja akan segera dilakukan.
DPP PDI-P telah menyiapkan figur untuk menggantikan Puan Maharani, Pramono Anung, dan Tjahjo Kumolo sebagai anggota Fraksi PDI-P di DPR RI. (Baca: Ini Tiga Nama yang Dipilih PDI-P untuk Gantikan Puan, Pramono, dan Tjahjo)
Hasto mengungkapkan, posisi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani di DPR akan digantikan oleh Darmawan Prasodjo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung akan digantikan oleh Eva Kusuma Sundari, dan Tjahjo Kumolo akan digantikan oleh Tuti Rusdiono.
Fadli Zon sebelumnya mengusulkan agar Mahkamah Kehormatan Dewan segera menyelidiki penyebab lamanya proses PAW ketiga kader PDI-P tersebut. (Baca: Fadli Zon Dorong MKD Selidiki 3 Anggota DPR dari PDI-P yang Rangkap Menteri)
Meski belum mendapat aduan resmi, MKD mulai membahas masalah tersebut. MKD merasa masalah ini bisa diproses karena sudah menjadi sorotan publik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.