Kompas.com - 15/09/2015, 15:24 WIB
Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani KOMPAS.com/SABRINA ASRILSekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, mengkritik sikap PDI Perjuangan yang belum juga melakukan pergantian antar-waktu (PAW) terhadap tiga anggota DPR, yakni Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, dan Pramono Anung.

Ketiganya sudah menjabat menteri. Lucius menilai, PDI-P telah mengabaikan aspirasi rakyat.

"Kemoloran parpol mengganti kursi dari tiga anggotanya yang menjadi menteri mengakibatkan aspirasi dari rakyat yang berasal dari dapil menteri yang bersangkutan menjadi tak terurus," kata Lucius saat dihubungi, Selasa (14/9/2015).

Lucius mengatakan, tugas memastikan keberadaan anggota DPR adalah kewajiban parpol yang diteruskan oleh fraksi di parlemen. PDI-P seharusnya memproses penggantian keanggotaan begitu mengetahui ada anggotanya yang berhenti untuk menjalankan tugas sebagai menteri.

"Ketika sekarang diketahui bahwa belum ada pengganti yang mengisi kursi tiga orang anggota yang menjadi menteri, maka beban tanggung jawab berada pada parpol," ucap Lucius.

Lucius tidak bisa menerima alasan PDI-P yang hingga kini masih memproses PAW. Pasalnya, Puan dan Tjahjo sudah dilantik sebagai menteri sejak Oktober 2014.

"Saya menduga PDI-P punya kepentingan tersembunyi dengan tidak melakukan proses penggantian terhadap anggotanya yang menjadi menteri," ucapnya.

Hingga saat ini, hanya PDI-P yang belum mengganti anggotanya di DPR yang menjadi menteri. Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Hanura sudah mengganti anggota DPR-nya yang dilantik menjadi menteri.

Puan Maharani kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ia sebelumnya anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V (Kab Boyolali, Kab Klaten, Kab Sukoharjo, dan Kota Surakarta)

Tjahjo Kumolo menjabat Menteri Dalam Negeri. Ia sebelumnya anggota DPR dari dapil Jawa Tengah 1 (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga). (Baca: Kata Tjahjo Kumolo, Tidak Waras Jika Menteri Rangkap Jabatan)

Adapun Pramono Anung menjabat Sekretaris Kabinet. Ia sebelumnya anggota DPR dari dapil Jawa Timur VI ( Kab Blitar, Kab Kediri, Kab Tulungagung, Kota Blitar, dan Kota Kediri).(Baca: PDI-P Sudah PAW Djarot dan Adriansyah, Mengapa 3 Menterinya Belum?)

Di sisi lain, PDI-P juga sudah melakukan PAW terhadap dua anggota lainnya, yakni Djarot Saiful Hidayat, yang dilantik sebagai Wakil Gubernur DKI, dan Adriansyah yang tertangkap tangan oleh KPK. (Baca: PDI-P Sudah PAW Djarot dan Adriansyah, Mengapa 3 Menterinya Belum?)

Ketua Fraksi PDI-P Olly Dondokambey sebelumnya beralasan, pihaknya belum menyerahkan surat PAW karena harus mengkaji secara matang sebelum mengajukan pengganti mereka ke DPR.

"Partai kan harus melihat, enggak bisa sembarangan," ujarnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sudah mengusulkan agar Mahkamah Kehormatan Dewan segera menyelidiki penyebab lamanya proses PAW ketiga kader PDI-P tersebut. (Baca: Fadli Zon Dorong MKD Selidiki 3 Anggota DPR dari PDI-P yang Rangkap Menteri)

Meski belum mendapat aduan resmi, MKD mulai membahas masalah tersebut. MKD merasa masalah ini bisa diproses karena sudah menjadi sorotan publik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
Penjelasan Sekjen DPR Soal Anggaran Rp 4,5 Miliar untuk Pengecatan Dome Gedung Nusantara

Penjelasan Sekjen DPR Soal Anggaran Rp 4,5 Miliar untuk Pengecatan Dome Gedung Nusantara

Nasional
Tanggapi Koalisi Indonesia Bersatu, Nasdem: Makin Baik Untuk Indonesia

Tanggapi Koalisi Indonesia Bersatu, Nasdem: Makin Baik Untuk Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.