Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum PAW 3 Anggota DPR, PDI-P Dinilai Abaikan Aspirasi Rakyat

Kompas.com - 15/09/2015, 15:24 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, mengkritik sikap PDI Perjuangan yang belum juga melakukan pergantian antar-waktu (PAW) terhadap tiga anggota DPR, yakni Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, dan Pramono Anung.

Ketiganya sudah menjabat menteri. Lucius menilai, PDI-P telah mengabaikan aspirasi rakyat.

"Kemoloran parpol mengganti kursi dari tiga anggotanya yang menjadi menteri mengakibatkan aspirasi dari rakyat yang berasal dari dapil menteri yang bersangkutan menjadi tak terurus," kata Lucius saat dihubungi, Selasa (14/9/2015).

Lucius mengatakan, tugas memastikan keberadaan anggota DPR adalah kewajiban parpol yang diteruskan oleh fraksi di parlemen. PDI-P seharusnya memproses penggantian keanggotaan begitu mengetahui ada anggotanya yang berhenti untuk menjalankan tugas sebagai menteri.

"Ketika sekarang diketahui bahwa belum ada pengganti yang mengisi kursi tiga orang anggota yang menjadi menteri, maka beban tanggung jawab berada pada parpol," ucap Lucius.

Lucius tidak bisa menerima alasan PDI-P yang hingga kini masih memproses PAW. Pasalnya, Puan dan Tjahjo sudah dilantik sebagai menteri sejak Oktober 2014.

"Saya menduga PDI-P punya kepentingan tersembunyi dengan tidak melakukan proses penggantian terhadap anggotanya yang menjadi menteri," ucapnya.

Hingga saat ini, hanya PDI-P yang belum mengganti anggotanya di DPR yang menjadi menteri. Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Hanura sudah mengganti anggota DPR-nya yang dilantik menjadi menteri.

Puan Maharani kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ia sebelumnya anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V (Kab Boyolali, Kab Klaten, Kab Sukoharjo, dan Kota Surakarta)

Tjahjo Kumolo menjabat Menteri Dalam Negeri. Ia sebelumnya anggota DPR dari dapil Jawa Tengah 1 (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga). (Baca: Kata Tjahjo Kumolo, Tidak Waras Jika Menteri Rangkap Jabatan)

Adapun Pramono Anung menjabat Sekretaris Kabinet. Ia sebelumnya anggota DPR dari dapil Jawa Timur VI ( Kab Blitar, Kab Kediri, Kab Tulungagung, Kota Blitar, dan Kota Kediri).(Baca: PDI-P Sudah PAW Djarot dan Adriansyah, Mengapa 3 Menterinya Belum?)

Di sisi lain, PDI-P juga sudah melakukan PAW terhadap dua anggota lainnya, yakni Djarot Saiful Hidayat, yang dilantik sebagai Wakil Gubernur DKI, dan Adriansyah yang tertangkap tangan oleh KPK. (Baca: PDI-P Sudah PAW Djarot dan Adriansyah, Mengapa 3 Menterinya Belum?)

Ketua Fraksi PDI-P Olly Dondokambey sebelumnya beralasan, pihaknya belum menyerahkan surat PAW karena harus mengkaji secara matang sebelum mengajukan pengganti mereka ke DPR.

"Partai kan harus melihat, enggak bisa sembarangan," ujarnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sudah mengusulkan agar Mahkamah Kehormatan Dewan segera menyelidiki penyebab lamanya proses PAW ketiga kader PDI-P tersebut. (Baca: Fadli Zon Dorong MKD Selidiki 3 Anggota DPR dari PDI-P yang Rangkap Menteri)

Meski belum mendapat aduan resmi, MKD mulai membahas masalah tersebut. MKD merasa masalah ini bisa diproses karena sudah menjadi sorotan publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com