Masyarakat dan Penanggulangan Asap Halaman 2 - Kompas.com

Masyarakat dan Penanggulangan Asap

Kompas.com - 15/09/2015, 15:00 WIB
AP PHOTO Warga dan tentara berupaya memadamkan kebakaran lahan ladang di Rimbo Panjang, Provinsi Riau, 6 September 2015. Kebakaran hutan disebabkan oleh pembersihan lahan secara ilegal di Sumatera dan kalimantan.

Dampak kebakaran

Asap karena kebakaran hutan dan lahan berdampak pada kesehatan dan ekonomi masyarakat. Ribuan warga menderita infeksi saluran pernapasan akut. Asap tebal juga mengganggu jarak pandang dan penerbangan sehingga warga kesulitan beraktivitas. Dari sisi ekonomi, data kerugian mencapai Rp 20 triliun.

Selain pada manusia, kebakaran hutan dan lahan juga berdampak pada lingkungan, keanekaan hayati, dan pemanasan global. Cifor mengungkapkan, pembakaran hutan akan menyebabkan krisis lingkungan dan hilangnya sumber air. Yang lebih penting lagi, penyusutan keragaman hayati setelah kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali. Kebakaran juga melepaskan gas karbon ke atmosfer 1,5 ton-2 ton yang akan memperparah peningkatan suhu bumi.

Upaya mengatasi

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya memadamkan api. BNPB, misalnya, mempunyai empat langkah. Langkah itu meliputi pemadaman dari udara dengan hujan buatan dan bom air; pemadaman di darat oleh tim gabungan BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri, MPA, dan masyarakat; penegakan hukum; serta pelayanan kesehatan dan sosialisasi.

Selain berbagai upaya oleh BNPB, tahun 2014, Tim Gabungan Audit Kepatuhan juga memberikan beberapa rekomendasi. Hal itu berupa perbaikan kebijakan, pelaksanaan evaluasi konsesi, penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam resolusi konflik lahan, pembinaan dan pengawasan berjenjang, pemberdayaan masyarakat, dukungan PLTB, dan insentif.

Berbagai upaya pemerintah menunjukkan hasil menggembirakan dan dapat memadamkan api pada tahun berjalan. Namun, tahun berikutnya, kebakaran kembali terjadi dengan penyebab sama dan dampak makin luas. Sudah waktunya penanggulangan bencana asap memasuki babak baru.

Peran masyarakat

Masyarakat sebagai pihak paling dekat dan terdampak langsung kebakaran bisa menjadi jalan keluar. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan berada di lokasi ketika bencana terjadi. Namun, setelah teratasi, mereka segera pergi. Maka, masyarakat di lokasi hendaknya bisa mencegah pembakaran lahan dan hutan agar tidak menjadi bencana.

Peran serta masyarakat untuk mencegah bencana kebakaran lahan dan hutan bisa dimulai dari tingkat desa. Masyarakat Desa Harapan Jaya, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, telah memiliki Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan. Peraturan desa ini lahir karena keprihatinan warga terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan serta melihat penegakan peraturan daerah di tingkat provinsi yang lemah.


Page:
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorLaksono Hari Wiwoho
Komentar

Close Ads X