LPSK Upayakan Pemenuhan Hak Rehabilitasi Psikososial bagi Saksi dan Korban Tindak Pidana

Kompas.com - 15/09/2015, 13:16 WIB
Konferensi pers Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKonferensi pers Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2015).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengupayakan pemenuhan hak rehabilitasi bagi saksi dan korban tindak pidana. Hak psikososial saksi dan korban mencakup pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan untuk melanjutkan kehidupan.

"Pemenuhan hak psikososial merupakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban," ujar Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, dalam seminar LPSK, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2015).

Menurut Haris, rehabilitasi psikososial berbeda dengan rehabilitasi yang biasanya hanya seputar pemenuhan hak medis bagi para saksi dan korban. Melalui rehabilitasi psikososial, LPSK berupaya meningkatkan kualitas hidup saksi dan korban, misalnya dengan bantuan untuk memperoleh pekerjaan, dan bantuan pendidikan bagi saksi dan korban yang putus sekolah.

Sementara itu, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugihartatmo mengatakan, dalam konteks perlindungan saksi dan korban, diperlukan konsekuensi pelayanan yang membutuhkan biaya, seperti konsultasi psikologi pendidikan, dan kesehatan. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi dari lembaga terkait yang menangani permasalahan sosial masyarakat.

"LPSK memang yang memberikan pelayanan langsung, tapi untuk pelayanan ekonomi lainnya tidak bisa sendiri. Kita ingin semua lembaga terintegrasi pada program pelayanan masyarakat," kata Sugi.

Ia menambahkan, Kemenko PMK akan membangun proses konsultasi yang bisa menghubungkan kebutuhan apa yang harus dipenuhi bagi saksi dan korban. Selain itu, membangun sistem agar lembaga terkait secara terpadu menghadirkan negara untuk melindungi masyarakatnya.

Untuk itu, LPSK mengadakan seminar yang dihadiri berbagai unsur terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan kementerian terkait seperti Kementerian Sosial, dan Kemenko PMK. Ke depannya, diharapkan dapat menciptakan pemahaman dan sinergitas, khususnya dalam memenuhi hak rehabilitasi psikososial bagi saksi dan korban.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Miskin di Jabodetabek Dapat Paket Sembako, Bukan BLT

Warga Miskin di Jabodetabek Dapat Paket Sembako, Bukan BLT

Nasional
Menlu Sebut 907 WNI Peserta Jamaah Tabligh Berada di Luar Negeri, Paling Banyak di India

Menlu Sebut 907 WNI Peserta Jamaah Tabligh Berada di Luar Negeri, Paling Banyak di India

Nasional
UI Kembangkan Ventilator Pasien Corona, Diklaim Lebih Murah dan Mudah

UI Kembangkan Ventilator Pasien Corona, Diklaim Lebih Murah dan Mudah

Nasional
Bantu Tangani Covid-19, UI Kembangkan Ventilator Transport Lokal Rendah Biaya

Bantu Tangani Covid-19, UI Kembangkan Ventilator Transport Lokal Rendah Biaya

Nasional
Kawal Distribusi APD, Puan Minta Pemerintah Miliki Database Real-time

Kawal Distribusi APD, Puan Minta Pemerintah Miliki Database Real-time

Nasional
Pandemi Covid-19, Komnas HAM Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Pandemi Covid-19, Komnas HAM Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Nasional
MUI: Jika Wabah Covid-19 Masih Tak Terkendali, Shalat Idul Fitri Ditiadakan

MUI: Jika Wabah Covid-19 Masih Tak Terkendali, Shalat Idul Fitri Ditiadakan

Nasional
RUU Pemasyarakatan, Syarat Pembebasan Napi Koruptor Harus Diperketat

RUU Pemasyarakatan, Syarat Pembebasan Napi Koruptor Harus Diperketat

Nasional
Pemerintah Serahkan 7.000 APD ke Dokter Gigi dan Dokter Spesialis THT

Pemerintah Serahkan 7.000 APD ke Dokter Gigi dan Dokter Spesialis THT

Nasional
17.616 Orang Mendaftarkan Diri jadi Relawan Penanganan Covid-19

17.616 Orang Mendaftarkan Diri jadi Relawan Penanganan Covid-19

Nasional
MUI Minta Masyarakat Patuhi Panduan Kemenag soal Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

MUI Minta Masyarakat Patuhi Panduan Kemenag soal Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

Nasional
Jokowi Instruksikan Dana Desa Digunakan untuk Program Padat Karya Tunai

Jokowi Instruksikan Dana Desa Digunakan untuk Program Padat Karya Tunai

Nasional
Puan Dorong Pemerintah Miliki Data Valid soal Distribusi APD

Puan Dorong Pemerintah Miliki Data Valid soal Distribusi APD

Nasional
Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Nasional
Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X