Presiden Minta Tindak Tegas Pelaku Pembakaran Hutan

Kompas.com - 15/09/2015, 04:50 WIB
Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan kebakaran hutan di  Cagar Biosfer Giam Siak Kecil, rumah untuk satwa langka, terancam punah, dan spesies endemik di Tasik Betung, Kabupaten Siak, 3 September 2015. AFP PHOTO / ALFACHROZIEPetugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan kebakaran hutan di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil, rumah untuk satwa langka, terancam punah, dan spesies endemik di Tasik Betung, Kabupaten Siak, 3 September 2015.
|
EditorFidel Ali
DOHA, KOMPAS.com- Presiden Joko Widodo memutuskan menambah 1.000 pasukan Tentara Nasional Indonesia untuk memadamkan kebakaran hutan. Pasukan tambahan itu akan bertugas secara khusus di wilayah Provinsi Riau. Sebelumnya 1.000 personel TNI diterjunkan khusus ke Sumatera Selatan untuk membantu pemadaman api.

Presiden Joko Widodo memandang persoalan kabut asap merupakan persoalan serius. Meskipun Presiden saat ini sedang melakukan rangkaian kunjungan ke Timur Tengah, Presiden terus memantau perkembangan penanganan kabut asap di tanah air.

"Pada hari ini, saya kembali menginstruksikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Panglima TNI, Kepala Polri, Kepala badan Nasional Penangulangan Bencana dan kepala-kepala daerah terkait untuk secara lebh cepat melakukan langkah-langkah terkoordinir dan memobilisasi semua kapasitas untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan," perintah Presiden saat berada di Doha, Qatar, Senin (14/9/2015) malam.

Walau terjadi hujan di sebagian wilayah. Sumatera, Presiden tetap memerintahkan penambahan pasukan. Kepada penegak hukum, Presiden meminta agar ada tindakan hukum yang tegas bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap terjadinya kebakaran hutan. Salah satu tindakan hukum yang bisa dilakukan adalah pencabutan izin hak pengelolaan hutan.

"Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa tindakan hukum akan diambil dengan sangat tegas," kata Presiden. (NDY)

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Nasional
Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Nasional
Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Nasional
KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

Nasional
300 Polisi yang 'Rapid Test'-nya Positif Dikarantina 14 Hari

300 Polisi yang "Rapid Test"-nya Positif Dikarantina 14 Hari

Nasional
10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

Nasional
34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

Nasional
Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Nasional
Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Nasional
'Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik'

"Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik"

Nasional
Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Nasional
Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Nasional
Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Nasional
Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X