Kompas.com - 14/09/2015, 18:39 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI mulai membahas status Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, dan Pramono Anung di parlemen. Ketiga politisi PDI Perjuangan tersebut sudah diangkat menjadi menteri dan sekretaris kabinet, tetapi PDI-P belum menunjuk pengganti mereka di DPR.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengusulkan agar MKD segera menyelidiki penyebab lamanya proses PAW ketiga kader PDI-P tersebut. (Baca: Fadli Zon Dorong MKD Selidiki 3 Anggota DPR dari PDI-P yang Rangkap Menteri)

"Ya, tadi itu memang sudah dirapatkan," kata Wakil Ketua MKD Sufmi Dahco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2015).

Dasco mengatakan bahwa sejauh ini belum ada yang mengadukan masalah ini ke MKD. Namun, MKD memutuskan membahas masalah ini karena sudah menjadi sorotan publik. Menurut dia, hal itu bisa diproses oleh MKD tanpa aduan.

"Bisa saja tanpa aduan, tapi tadi pas rapat enggak kuorum. Besok dibahas lagi," ucap Dasco.

Saat ini hanya PDI-P yang belum mengganti anggota fraksinya di DPR meski kader tersebut masuk dalam Kabinet Kerja. Adapun Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Hanura sudah mengganti kader mereka di parlemen setelah mereka dilantik menjadi menteri.

PDI-P sebetulnya sudah melakukan PAW terhadap dua anggota fraksinya, yakni Djarot Saiful Hidayat yang dilantik sebagai Wakil Gubernur DKI dan Adriansyah yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tjahjo mengatakan bahwa proses pengunduran dirinya telah disampaikan kepada pimpinan DPR RI. Selanjutnya, ia menyerahkan figur penggantinya kepada PDI-P, Komisi Pemilihan Umum, dan DPR RI. (Baca: Kata Tjahjo Kumolo, Tidak Waras Jika Menteri Rangkap Jabatan)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Meski Berkoalisi dengan Gerindra, PKB Sebut Hubungannya dengan PKS Baik-baik Saja

Meski Berkoalisi dengan Gerindra, PKB Sebut Hubungannya dengan PKS Baik-baik Saja

Nasional
Mantan Presiden ACT Ahyudin Sempat Disidang Internal sebelum Mundur, Ini Penyebabnya

Mantan Presiden ACT Ahyudin Sempat Disidang Internal sebelum Mundur, Ini Penyebabnya

Nasional
Ini 5 RSUP Tempat Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar yang Bakal Gantikan Iuran Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan

Ini 5 RSUP Tempat Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar yang Bakal Gantikan Iuran Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan

Nasional
Tak Berubah, Iuran BPJS Kesehatan Masih Sama hingga Tahun 2024

Tak Berubah, Iuran BPJS Kesehatan Masih Sama hingga Tahun 2024

Nasional
Dewas KPK Minta Pihak yang Tahu Rencana Dugaan Suap Lili Pintauli untuk Lapor

Dewas KPK Minta Pihak yang Tahu Rencana Dugaan Suap Lili Pintauli untuk Lapor

Nasional
Kemenag: Pengelolaan Visa Haji Mujamalah Kewenangan Arab Saudi

Kemenag: Pengelolaan Visa Haji Mujamalah Kewenangan Arab Saudi

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Nasional
46 Jemaah Haji Furoda Dideportasi, Kemenag: PT Al Fatih Belum Memiliki Izin

46 Jemaah Haji Furoda Dideportasi, Kemenag: PT Al Fatih Belum Memiliki Izin

Nasional
Elektabilitasnya Rendah, Susi Pudjiastuti Dinilai Sulit Masuk Radar Parpol

Elektabilitasnya Rendah, Susi Pudjiastuti Dinilai Sulit Masuk Radar Parpol

Nasional
Presiden ACT: Laporan Keuangan ACT Sudah Diaudit dan Mendapat WTP

Presiden ACT: Laporan Keuangan ACT Sudah Diaudit dan Mendapat WTP

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Diberi Tips Cegah Dehidrasi saat Ibadah Puncak

Jemaah Haji Indonesia Diberi Tips Cegah Dehidrasi saat Ibadah Puncak

Nasional
Gaji Presiden ACT Sempat Rp 250 Juta, tapi Diturunkan karena Donasi Berkurang

Gaji Presiden ACT Sempat Rp 250 Juta, tapi Diturunkan karena Donasi Berkurang

Nasional
Soal Tiket TN Komodo Rp 3,75 Juta, Sandiaga Uno: Dampak Ekonomi Masyarakat Ikut Dipertimbangkan

Soal Tiket TN Komodo Rp 3,75 Juta, Sandiaga Uno: Dampak Ekonomi Masyarakat Ikut Dipertimbangkan

Nasional
Soal Kabar Lili Pintauli Suap Dewas agar Tak Disidang Etik, Ini Kata KPK

Soal Kabar Lili Pintauli Suap Dewas agar Tak Disidang Etik, Ini Kata KPK

Nasional
Wapres dan Menkes Beda Sikap soal Masker, Pemerintah Diminta Satu Suara

Wapres dan Menkes Beda Sikap soal Masker, Pemerintah Diminta Satu Suara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.