Fadli Zon Dorong MKD Selidiki 3 Anggota DPR dari PDI-P yang Rangkap Menteri

Kompas.com - 14/09/2015, 15:32 WIB
Wakil Ketua DPR Fadli Zon, seusai menjadi narasumber dalam diskusi polemik di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINWakil Ketua DPR Fadli Zon, seusai menjadi narasumber dalam diskusi polemik di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2015).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyesalkan mengenai Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, dan Pramono Anung yang hingga kini belum juga mundur sebagai anggota DPR meskipun sudah menjadi menteri. Dia mendorong Mahkamah Kehormatan Dewan untuk segera bertindak.

"MKD seharusnya mengambil satu analisis penyelidikan terhadap masalah ini. Ini masalah pelanggaran UU," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2015).

Dalam Pasal 236 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) disebutkan, anggota DPR dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya. Sementara itu, pada Pasal 237, diatur bahwa anggota DPR yang melanggar ketentuan Pasal 236 ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian.

"Jangan sampai melanggar undang-undang. Harusnya sudah sejak awal mundur," ucap Fadli.

Politisi Partai Gerindra ini mengaku sudah mengecek langsung surat pengunduran diri Puan dan Tjahjo, yang dilantik sebagai menteri pada Oktober 2014 lalu. Menurut dia, tak ada surat pengunduran diri dari keduanya. Adapun untuk Pramono yang baru dilantik sebagai Seskab pada Agustus lalu, Fadli mengaku belum mengeceknya.

"Saya sudah sampaikan ini langsung ke Pak Tjahjo. Kata dia sudah diserahkan, ternyata setelah dicek belum," ucap Fadli.

Menurut Fadli, tak sulit bagi partai politik untuk mengganti anggotanya di DPR. PDI-P cukup menunjuk caleg yang mendapatkan suara terbanyak kedua di dapil yang sama dengan Puan, Tjahjo, dan Pramono. "Alasan PDI-P tidak melakukan PAW mengada-ada," ucapnya.

Untuk diketahui, saat ini hanya PDI-P yang belum mengganti anggotanya di DPR yang menjadi menteri. Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Hanura saat ini sudah mengganti anggota DPR-nya yang dilantik menjadi menteri.

Di sisi lain, PDI-P juga sudah melakukan PAW terhadap dua anggota lainnya, yakni Djarot Saiful Hidayat, yang dilantik sebagai Wakil Gubernur DKI, dan Adriansyah yang tertangkap tangan oleh KPK.

Tjahjo sendiri mengatakan bahwa proses pengunduran dirinya telah disampaikan kepada pimpinan DPR RI. Selanjutnya, ia menyerahkan figur penggantinya kepada PDI-P, Komisi Pemilihan Umum, dan DPR RI. (Baca: Kata Tjahjo Kumolo, Tidak Waras Jika Menteri Rangkap Jabatan)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
Jaksa Pinangki: Saya Tetap Merasa Bersalah dan Tidak Pantas...

Jaksa Pinangki: Saya Tetap Merasa Bersalah dan Tidak Pantas...

Nasional
Cegah Skenario Terburuk Covid-19, Pemerintah Diminta Siap di Hilir dan Tegas di Hulu

Cegah Skenario Terburuk Covid-19, Pemerintah Diminta Siap di Hilir dan Tegas di Hulu

Nasional
Tindaklanjuti Rencana Menkes Soal Data Vaksinasi Covid-19, KPU Segera Gelar Rakornas

Tindaklanjuti Rencana Menkes Soal Data Vaksinasi Covid-19, KPU Segera Gelar Rakornas

Nasional
YLKI Nilai Komunikasi Publik Buruk Jadi Penyebab Ketidakpercayaan Masyarakat pada Vaksin

YLKI Nilai Komunikasi Publik Buruk Jadi Penyebab Ketidakpercayaan Masyarakat pada Vaksin

Nasional
Rumah Sakit Penuh, Ketum PERSI: Masyarakat, Tolong Kasihani Kami

Rumah Sakit Penuh, Ketum PERSI: Masyarakat, Tolong Kasihani Kami

Nasional
Menkes Perintahkan Rumah Sakit di Tiap Zona Covid-19 Tambah Kapasitas Tempat Tidur

Menkes Perintahkan Rumah Sakit di Tiap Zona Covid-19 Tambah Kapasitas Tempat Tidur

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Kasus Aktifnya 100.000 Lebih

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Kasus Aktifnya 100.000 Lebih

Nasional
Satgas Sebut Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Meningkat Selama PPKM

Satgas Sebut Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Meningkat Selama PPKM

Nasional
Masinton Pasaribu: Jika Pam Swakarsa Sama seperti 1998, Lebih Baik Dihentikan

Masinton Pasaribu: Jika Pam Swakarsa Sama seperti 1998, Lebih Baik Dihentikan

Nasional
Klaim Tak Ada Uang Diterima, Kuasa Hukum Minta Pinangki Dibebaskan dari Tuntutan

Klaim Tak Ada Uang Diterima, Kuasa Hukum Minta Pinangki Dibebaskan dari Tuntutan

Nasional
Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Nasional
Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X