Selasa, KPPU Gelar Sidang Perdana Kasus Kartel Daging Sapi

Kompas.com - 14/09/2015, 14:17 WIB
Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Syarkawi Rauf (tengah) Icha Rastika/KOMPAS.comKetua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Syarkawi Rauf (tengah)
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menggelar sidang perdana kasus dugaan kartel daging sapi pada Selasa (15/9/2015). Sedikitnya 32 perusahaan penggemukan daging sapi atau feedloter menjadi tersangka dalam kasus ini.

"Besok KPPU akan sidang perdana terhadap dugaan kartel daging sapi, ini masih dugaan. Karena kartel daging sapi itu, sidangnya akan kita lakukan secara terbuka. Saya kira teman-teman wartawan bisa ikut dalam proses persidangan itu. Nanti kita buktikan adanya kartel itu bener atau enggak," kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf di Jakarta, Senin (14/9/2015).

Mengenai perusahaan mana saja yang diduga terlibat kartel sapi, Syarkawi enggan menyebutkannya.

"Nanti besok saja, lokalnya berapa, apakah ada luar negerinya atau tidak, besok saja," sambung Syarkawi.

Hari ini, sejumlah pengurus KPPU menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam pertemuan dengan Wapres, Syarkawi melaporkan kegiatan KPPU. Mereka juga berdiskusi mengenai kebijakan terkait komoditas pangan, khususnya mengenai kelangkaan daging sapi yang terjadi bulan lalu.

KPPU mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk tidak mengulangi kesalahan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono dalam mematok target swasembada daging. (baca: KPPU Ingatkan Jokowi Tak Ulangi Kesalahan SBY Terkait Target Swasembada Daging)

Menurut Ketua KPPU Syarkawi Rauf, target swasembada daging dalam lima tahun tidak realistis. Swasembada daging paling tidak bisa dicapai dalam waktu 10 tahun atau dalam dua periode pemerintahan.

"Ini saya sampaikan bahwa jangan sampai target swasembada dibuat agresif dan cenderung mengulangi kekeliruan yang terjadi di masa lalu, di lima tahun kedua SBY ada juga target swasembada yang dibuat pemerintah. Padahal di 2009 kita masih impor kurang lebih 60 persen kebutuhan daging semuanya," kata Syarkawi.

Menurut dia, jika pemerintahan SBY ketika itu ingin mencapai swasembada daging sapi pada 2015, maka pemerintah harus mengurangi impor daging hingga 50 persen dalam lima tahun pemerintah. Setiap tahunnya, pemerintah sedianya mengurangi 10 persen impor daging. Namun, impor daging terus dilakukan tanpa adanya pengurangan berarti. (baca: Target Swasembada Daging Pemerintah Dinilai Ambisius)

"Artinya dibagi dengan pertumbuhan populasi sapi lokal akibatnya akan terjadi kelangkaan. Ini yang kita sampaikan ke Wapres bahwa jangan sampai hal-hal di masa lalu, sudah pernah terjadi, berulang lagi sekarang sehingga enggak menciptakan kelangkaan," papar Syarkawi.

Atas dasar itu, KPPU menyarankan agar target swasembada daging dibuat dalam jangka menegah atau jangka panjang sehingga lebih mungkin tercapai.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X