Keluarga Korban Tragedi Tanjung Priok Tolak Upaya Rekonsiliasi

Kompas.com - 12/09/2015, 19:47 WIB
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberi pidato laporan pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara saat Sidang Paripurna MPR dalam rangka Sidang Tahunan MPR 2015 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015). KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMOPresiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberi pidato laporan pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara saat Sidang Paripurna MPR dalam rangka Sidang Tahunan MPR 2015 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga korban tragedi Tanjung Priok 1984 mempertanyakan janji Presiden Joko Widodo soal penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Beni Biki, adik dari korban peristiwa tersebut menyinggung visi dan misi yang disampaikan Jokowi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketika itu, Jokowi mengaku berkomitmen mewujudkan sistem penegakan hukum yang berkeadilan.

Selain itu, Jokowi mempertegas janjinya pada huruf ff, yakni berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai saat ini masih menjadi beban sosial-politik bagi bangsa Indonesia, seperti Kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi I dan II, penghilangan paksa, Talangsari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965.

"Tapi janji penuntasan kasus Tanjung Priok sebagaimana disebutkan dalam visi misi itu belum diwujudkan nyata. Apa ini janji palsu saja?" ujar Beni dalam konferensi pers di kantor Kontras, Jakarta, Sabtu (12/9/2015).

Beni tidak habis pikir apa lagi yang ditunggu Jokowi untuk menyelesaikan perkara HAM berat di masa lalu. Dalam UUD 1945 Pasal 281 ayat (4) sudah disebut bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. (baca: Soal Penyelesaian Kasus HAM, Jokowi Dinilai Tak Konsisten)

"Artinya apa? Ya, Presiden adalah kunci dari penyelesaian karena dia pemegang kekuasaan pemerintah. Dia bisa dilengserkan atas usulan DPR dan MPR jika melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau lainnya," ujar Beni.

Beni menyayangkan mengapa kebijakan yang keluar dari pemerintah adalah rekonsiliasi. Menurut Beni, rekonsiliasi tanpa pemenuhan hak-hak korban atau keluarga korban pelanggaran HAM adalah tidak sesuai amanah undang-Undang.

Beni menuntut agar Presiden membuat kebijakan pemulihan kepada korban atau keluarga yang ditinggalkan. Ia juga menuntut Presiden mendorong penyelesaian perkara-perkara HAM berat di masa lalu memakai jalur yudisial.

Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah tengah berusaha mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Tanah Air. Presiden menyebutkan bahwa rekonsiliasi pelanggaran HAM sebagai langkah yang diinginkan pemerintah.

"Pemerintah menginginkan adanya rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus-menerus memikul beban sejarah masa lalu," kata Presiden saat membacakan pidato kenegaraan pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Anak-anak bangsa diharapkan bisa bebas menatap masa depan yang terbentang luas. Presiden mengatakan bahwa semua itu merupakan langkah awal pemerintah untuk menegakkan kemanusiaan di Nusantara. (baca: Presiden Inginkan Rekonsiliasi Nasional Terkait Pelanggaran HAM)



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Nasional
Telegram Kapolri, Pemain Harga dan TImbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Telegram Kapolri, Pemain Harga dan TImbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Nasional
Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Nasional
Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Nasional
Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Nasional
Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Nasional
Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Nasional
Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Nasional
Sebaran 181 Kasus Baru Covid-19, Pasien Bertambah di 13 Provinsi

Sebaran 181 Kasus Baru Covid-19, Pasien Bertambah di 13 Provinsi

Nasional
Kemenkes: Pembatasan Sosial Berskala Besar Beda dengan Karantina

Kemenkes: Pembatasan Sosial Berskala Besar Beda dengan Karantina

Nasional
Cegah Covid-19 Saat Mudik, Harga Tiket Naik dan Penumpang Dibatasi

Cegah Covid-19 Saat Mudik, Harga Tiket Naik dan Penumpang Dibatasi

Nasional
Sebaran Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.124 Kasus

Sebaran Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.124 Kasus

Nasional
Bertambah 14, Total 164 Orang Sembuh dari Covid-19

Bertambah 14, Total 164 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
Polri Bakal Sanksi Siapa Pun yang Halangi Petugas Tangani Covid-19

Polri Bakal Sanksi Siapa Pun yang Halangi Petugas Tangani Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 7, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 198 Orang

UPDATE: Tambah 7, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 198 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X