Kompas.com - 11/09/2015, 19:18 WIB
Petugas berupaya memadamkan kebakaran hutan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 5 September 2015. Kebakaran hutan disebabkan oleh pembersihan lahan secara ilegal di Sumatera dan kalimantan. AP PHOTOPetugas berupaya memadamkan kebakaran hutan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 5 September 2015. Kebakaran hutan disebabkan oleh pembersihan lahan secara ilegal di Sumatera dan kalimantan.
EditorFidel Ali
SURABAYA, KOMPAS.com- Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim, Rachmat Witoelar, mengungkapkan bahwa Indonesia sudah kehilangan 40 persen luas hutan dalam wilayah hutan resmi di kawasan larangan pembukaan hutan.

"Kita sudah kehilangan hutan di Indonesia sebesar 40 persen, seperti hutan nasional, hutan lindung, dan bahkan wilayah yang dilindungi oleh moratorium hutan Indonesia," katanya seusai pembukaan "Youth for Climate Camp" (YFCC) 2015 di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Jumat (11/9/2015).

Ia mengatakan, ada dugaan bahwa kehilangan hutan di Indonesia terjadi di lahan hutan primer yang basah, sehingga ini menjadi sebuah tanda bahwa hutan di dataran rendah telah habis dan akan berpengaruh pada industri pertanian yang mulai beralih kepada ekosistem sensitif dan kaya akan cadangan karbon.

"Sebagian besar kejadian ini dikarenakan konon ada yang membakar hutan untuk memperluas lahan, ada yang memang sengaja membuang putung rokok dan menyebabkan terjadinya kebakaran hutan, tetapi ada juga yang terjadi secara spontan yang dipengaruhi oleh suhu yang panas, seperti ketika ada botol di lahan gambut, maka sinar matahari yang panas itu akan membakar daun di sekitarnya," paparnya.

Menurut dia, kejadian ini terjadi di sebagian Pulau Sumatra dan Kalimantan, di mana Sumatra yang telah lama menjadi tempat ekspansi pertanian berskala kecil dan besartersebut mengalami lebih banyak kehilangan hutan primer di lahan-lahan basah, seringkali dengan pengeringan dan pembakaran lahan gambut yang kaya akan cadangan karbon dan berkontribusi secara signifikan terhadap perubahan iklim

"Menurut pengalaman saya ketika tahun 2004 yang dahulu saya pernah menjadi Menteri Lingkungan Hidup untuk menanggulanginya memang susah, apalagi dengan jangka waktu hanya 5 tahun, namun sekarang kita mencoba untuk menanam lagi dan menjaga agar hutan tidak berkurang dengan penanaman baru terutama mangrove atau hutan bakau di kota-kota besar," ujarnya.

Penyumbang emisi gas

Lebih lanjut dia mengungkapkan, Indonesia merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia karena sebagian besar dari faktor deforestasi dan pembukaan lahan gambut untuk agrobisnis.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Permasalahan hutan di Indonesia adalah permasalahan deforestasi, seperti di daerah Riau harusnya permasalahan deforestasi bisa dikurangi karena perubahan iklim saat ini sudah bisa dirasakan semua orang," tuturnya.

Dampak dari perubahan iklim, ia menambahkan akan semakin parah dari waktu ke waktu, apalagi jika tidak ada aksi signifikan untuk mengurangi emisi karbon dan yang paling rentan adalah generasi muda karena mereka yang paling terdampak di masa depan, sehingga diharapkan generasi muda ikut berperan aktif dalam memperjuangkan iklim di bumi ini.

Kompas TV Kebakaran Hutan Ancam Satwa Langka
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAD Temui Mahfud, Bahas Pendekatan Penanganan Konflik Papua

KSAD Temui Mahfud, Bahas Pendekatan Penanganan Konflik Papua

Nasional
PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Mendagri: Situasi Relatif Landai

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Mendagri: Situasi Relatif Landai

Nasional
Sindir Pemecatan Lewat TWK KPK, Giri Suprapdiono: Sejatinya Kita Lolos ASN

Sindir Pemecatan Lewat TWK KPK, Giri Suprapdiono: Sejatinya Kita Lolos ASN

Nasional
Kemenkes: Laju Penularan Covid-19 Berada di Titik Rendah

Kemenkes: Laju Penularan Covid-19 Berada di Titik Rendah

Nasional
Pemerintah Tetap Terapkan Pembatasan Selama Natal-Tahun Baru meski PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal

Pemerintah Tetap Terapkan Pembatasan Selama Natal-Tahun Baru meski PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal

Nasional
DPR Sampaikan Keprihatinan dan Duka Atas Bencana Erupsi Gunung Semeru

DPR Sampaikan Keprihatinan dan Duka Atas Bencana Erupsi Gunung Semeru

Nasional
PPKM Level 3 Batal, Epidemiolog Kritik Pertimbangan Pemerintah

PPKM Level 3 Batal, Epidemiolog Kritik Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Menko Airlangga Sebut Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Kolaborasi Global

Menko Airlangga Sebut Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Kolaborasi Global

Nasional
Aji Mumpung: Tunjangan, Mobil Dinas, Dana Dapil, Keruklah Selagi Bisa!

Aji Mumpung: Tunjangan, Mobil Dinas, Dana Dapil, Keruklah Selagi Bisa!

Nasional
Pukat UGM: Tidak Ada Bukti Ilmiah Hukuman Mati Efektif Beri Efek Jera Korupsi

Pukat UGM: Tidak Ada Bukti Ilmiah Hukuman Mati Efektif Beri Efek Jera Korupsi

Nasional
PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Kemenkes: Tetap Ada Pembatasan Mobilitas

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Kemenkes: Tetap Ada Pembatasan Mobilitas

Nasional
Pesawat C-130 Hercules TNI AU Kirim 12 Ton Bansos untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru

Pesawat C-130 Hercules TNI AU Kirim 12 Ton Bansos untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
Rapat Paripurna, DPR Sahkan 40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Rapat Paripurna, DPR Sahkan 40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
Cegah Kasus Covid-19, Pemerintah Larang Perayaan Tahun Baru 2022

Cegah Kasus Covid-19, Pemerintah Larang Perayaan Tahun Baru 2022

Nasional
DPR Perpanjang Masa Pembahasan 5 RUU, Ada RUU PDP-RUU Landas Kontinen

DPR Perpanjang Masa Pembahasan 5 RUU, Ada RUU PDP-RUU Landas Kontinen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.