Kompas.com - 11/09/2015, 16:56 WIB
Petugas pemadam kebakaran, rangers, tentara dan aktivis lingkungan memadamkan kebakaran hutan di Kampar, Riau, 8 September 2015. Kabut asap dari kebakaran hutan di Indonesia, mengakibatkan pembatalan penerbangan dan peringatan bagi warga untuk tetap tinggal di dalam rumah. AFP PHOTO / ALFACHROZIEPetugas pemadam kebakaran, rangers, tentara dan aktivis lingkungan memadamkan kebakaran hutan di Kampar, Riau, 8 September 2015. Kabut asap dari kebakaran hutan di Indonesia, mengakibatkan pembatalan penerbangan dan peringatan bagi warga untuk tetap tinggal di dalam rumah.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap yang semakin parah merupakan perbuatan yang disengaja. Lantas, apa sanksi bagi para pelaku pembakaran hutan tersebut?

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Suharsono mengatakan, sederet pasal menanti mereka yang terbutki membakar hutan.

“Hukumannya mulai dari 15 tahun kurungan penjara sampai denda sebesar RP 10 miliar. Tidak main-main ini,” ujar Suharsono di kantornya, Jumat (11/9/2015).

Suharsono merinci tiga undang-undang yang mengatur persoalan itu. Pertama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 78 ayat (3) menyebut, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.

Adapun, pada Pasal 78 ayat (4) menyebut, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 5 tahun dam denda maksimal sebesar Rp 1,5 miliar. Kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan, seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi kurungan 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Pada Pasal 108 menyebutkan, seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda maksimal Rp 10 miliar.

Sanksi Berat vs Vonis Ringan

Berdasarkan data terbaru Polri, baik Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri atau sejumlah Polda di Indonesia telah menetapkan 76 tersangka pembakaran hutan sejak Januari 2015.

”Satu orang ditangani Bareskrim, lima orang ditangani di Polda Sumatera Selatan, 27 orang ditangani Polda Riau, 20 orang ditangani di Jambi, 11 orang ditangani di Polda Kalimantan Tengah dan 12 orang ditangani di Polda Kalimantan Barat,” ucap Suharsono.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI San Afri Awang mengatakan, meski penegak hukum punya sederet pasal dengan sanksi pidana yang cukup berat, namun hal itu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di pengadilan.

“Selama ini hukuman sangat ringan dan tidak ada efek jera. Seharusnya mereka dihukum seberat-beratnya. Padahal pembakaran hutan berdampak sangat luas," kata San Afri, saat meninjau lokasi kebakaran di lereng Gunung Sumbing, Desa Mangli, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Minggu (6/9/2015).

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Nasional
ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Nasional
Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Nasional
Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Nasional
Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Nasional
Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Nasional
Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Nasional
Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nasional
Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Nasional
Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Nasional
Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X