Kompas.com - 11/09/2015, 15:33 WIB
Petugas mengujicoba penggunaan mesin pembaca chip e-KTP (card reader) di Kementerian Dalam Negeri, Rabu (8/5/2013). Kementerian Dalam Negeri menghimbau kepada seluruh instansi pemerintah dan perbankan untuk menyediakan card reader e-KTP, sebab terhitung sejak 1 Januari 2014 KTP non elektronik tidak berlaku lagi. Selain itu e-KTP juga tidak boleh difotocopy karena dapat merusak chip. 
KOMPAS/HENDRA A SETYAWANPetugas mengujicoba penggunaan mesin pembaca chip e-KTP (card reader) di Kementerian Dalam Negeri, Rabu (8/5/2013). Kementerian Dalam Negeri menghimbau kepada seluruh instansi pemerintah dan perbankan untuk menyediakan card reader e-KTP, sebab terhitung sejak 1 Januari 2014 KTP non elektronik tidak berlaku lagi. Selain itu e-KTP juga tidak boleh difotocopy karena dapat merusak chip.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan paket kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) masih berjalan pada tahun kedua. Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan, KPK masih menunggu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyelesaikan penghitungan kerugian negara.

"Sekarang kami sedang menunggu penyelesaian penghitungan kerugian negara secara definitif. Ini BPKP lagi menghitung," ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/9/2015).

Johan mengatakan, ada kemungkinan KPK akan mengembangkan kasus ini. Namun, saat ini KPK masih terfokus pada penyidikan dengan satu tersangka, yaitu Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto.

"Nanti kita fokus yang sekarang ini. Kemungkinan dikembangkan ada," kata Johan.

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP di Kemendagri tahun anggaran 2011-2012, KPK menetapkan Sugiharto sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, Sugiharto diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek tersebut. Menurut perhitungan sementara KPK, dugaan nilai kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 1,12 triliun.

KPK menjerat Sugiharto dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Nilai proyek pengadaan e-KTP 2011-2012 ini mencapai Rp 6 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejari Jakpus Terima Pelimpahan Berkas Tahap II Kasus Cuitan Benada SARA Ferdinand Hutahaean

Kejari Jakpus Terima Pelimpahan Berkas Tahap II Kasus Cuitan Benada SARA Ferdinand Hutahaean

Nasional
Transmisi Lokal Kini Dominasi Kasus Omicron, Jabodetabek Jadi Sumber Peningkatan

Transmisi Lokal Kini Dominasi Kasus Omicron, Jabodetabek Jadi Sumber Peningkatan

Nasional
Pemerintah Waspada, Luhut Sebut Angka Reproduksi Efektif Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Pemerintah Waspada, Luhut Sebut Angka Reproduksi Efektif Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Nasional
Kapolri Tidak Ragu Pecat Anggotanya yang Merusak Institusi Kepolisian

Kapolri Tidak Ragu Pecat Anggotanya yang Merusak Institusi Kepolisian

Nasional
Bupati Langkat Punya Penjara untuk Perbudak Puluhan Pekerja Sawit

Bupati Langkat Punya Penjara untuk Perbudak Puluhan Pekerja Sawit

Nasional
Luhut: Positivity Rate PCR Hampir 9 Persen, Pemerintah Waspada

Luhut: Positivity Rate PCR Hampir 9 Persen, Pemerintah Waspada

Nasional
Pemerintah Setuju Usul Pemilu 2024 Digelar 14 Februari

Pemerintah Setuju Usul Pemilu 2024 Digelar 14 Februari

Nasional
Majelis Angka: Ketika Harga Keadilan Bertarif

Majelis Angka: Ketika Harga Keadilan Bertarif

Nasional
Menantu Luhut Jadi Pangkostrad, TB Hasanuddin Minta Publik Jangan Lihat Silsilah Keluarga

Menantu Luhut Jadi Pangkostrad, TB Hasanuddin Minta Publik Jangan Lihat Silsilah Keluarga

Nasional
Prediksi Kasus Omicron Terus Meningkat, Pemerintah Belum Akan Setop Sekolah Tatap Muka

Prediksi Kasus Omicron Terus Meningkat, Pemerintah Belum Akan Setop Sekolah Tatap Muka

Nasional
Komisi I-Panglima TNI Gelar Rapat, Bahas Isu Laut China Selatan hingga Papua

Komisi I-Panglima TNI Gelar Rapat, Bahas Isu Laut China Selatan hingga Papua

Nasional
UPDATE: 1.626 Kasus Omicron, 678 di Antaranya Sembuh, 2 Meninggal

UPDATE: 1.626 Kasus Omicron, 678 di Antaranya Sembuh, 2 Meninggal

Nasional
Polri Pastikan Pergantian Warna Pelat Nomor Kendaraan dan Pemasangan Cip RFID Gratis

Polri Pastikan Pergantian Warna Pelat Nomor Kendaraan dan Pemasangan Cip RFID Gratis

Nasional
Dimulai Hari Ini, Simak Syarat 'Travel Bubble' dari Singapura ke Batam-Bintan

Dimulai Hari Ini, Simak Syarat "Travel Bubble" dari Singapura ke Batam-Bintan

Nasional
Pemerintah Akan Buka Data PeduliLindungi ke Publik

Pemerintah Akan Buka Data PeduliLindungi ke Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.