28 PP dan Perpres yang Diubah Akan Berlaku Efektif Akhir September

Kompas.com - 11/09/2015, 09:50 WIB
Menko Perekonomian Darmin Nasution Indra AkuntonoMenko Perekonomian Darmin Nasution
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengubah 134 regulasi untuk memberikan kemudahan bagi dunia usaha termasuk meningkatkan daya beli masyarakat.Pemerintah akan mengubah 134 regulasi untuk memberikan kemudahan bagi dunia usaha termasuk meningkatkan daya beli masyarakat. Dari jumlah itu, sebanyak 28 peraturan pemerintah dan peraturan presiden segera selesai dan berlaku efektif pada akhir September ini.

"Tindak pelaksanaan mulai minggu ketiga September 2015. Termasuk monitoring pelaksanaannya," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (11/9/2015).

Dia menjelaskan, perubahan PP dan Perpres kini tengah disusun dan naskah terbarunya akan ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 September atau setelah Presiden pulang ke tanah air.

Darmin menyadari bahwa pengumuman paket kebijakan pemerintah, baru akan dirasakan dampaknya setelah diimplementasikan. Karena itu, deregulasi adalah tahap pertama yang dilakukan pemerintah sebelum implementasi dijalankan di lapangan. Deregulasi ini akan memberikan sejumlah manfaat.

"Manfaatnya, seperti percepatan pembangunan 14 kawasan industri sesuai RPJMN, industri yang beroperasi di kawasan dapat kenyamanan dan efisiensi, meningkatkan jenis dan jumlah produk industri untuk pasar dalam negeri maupun impor," papar Darmin.

Sementara untuk peraturan lainnya seperti peraturan menteri yang berjumlah 96 buah, instruksi presiden 2 buah, dan aturan lainnya 8 buah baru akan diselesaikan pada Oktober 2015.

Perubahan peraturan terbanyak berada di Kementerian Perdagangan, yakni berjumlah 32 buah. Adapun, PP dan Perpres yang akan diubah pemerintah adalah sebagai berikut:

1. PP Sarana Penunjang Pengembangan Industri (Kawasan Industri)
2. PP Pusat Logistik Berikat
3. PP Pengelolaan Sumber Daya Air
4. PP tentang PPN Jasa Kepelabuhan
5. PP yang merevisi PP nomor 146 tahun 2000 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan/atau penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN
6. PP tentang impor dan penyerahan alat angkut tertentu dan penyerahan jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN
7. PP Sistem pengupasan untuk melaksanakan UU nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan
8. PP yang mengharmonisasikan UU nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan, UU nomor 30/2009 tentang ketenaga listrikan, dan UU nomor 20 tahun 2002 tentang bangunan gedung untuk mengintegrasikan perizinan (IMB) yang berkaitan dengan instalasi bangunan dan keselamatan kerja
9. PP yang melaksanakan UU nomor 13 tahun 2010 tentang holtikultura
10. PP yang merevisi PP nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah
11. PP yang merevisi PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah
12. PP yang merevisi PP nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan PPAT
13. PP yang merevisi PP nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar
14. PP yang merevisi PP nomor 41 tahun 1996 tentang pemilikan rumah tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia
15. PP yang merevisi PP nomor 13 tahun 2015 tentang jenis dan tarif pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional
16. Perpres yang merevisi Perpres 174/2014 tentang pengadaaan/jasa pemerintah untuk memasukkan benih holtikultura melalui pengadaan langsung
17. Perpres yang merevisi Perpres nomor 180 tahun 2014 tentang kunjungan kapal wisata asing ke Indonesia
18. Perpres yang merevisi Perpres nomor 69 tahun 2015 tentang bebas visa kunjungan
19. Perpres yang merevisi Perpres nomor 30 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
20. PP perusahaan keempat PP nomor 23/2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara
21. PP tentang pusat logistik Berikat khusus untuk BBM, LPG, dan crude oil
22. Peraturan Presiden tentang pelaksanaan pembangunan kilang minyak dalam negeri.
23. Peraturan presiden tentang perubahan atas Perpres tahun 2012 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga BBG untuk transportasi jalan
24. Peraturan presiden tentang tata kelola gas bumi
25. Peraturan presiden tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG untuk kapal perikanan nelayan kecil
26. Peraturan Presiden tentang kebijakan harga gas bumi tertentu dalam kegiatan usaha hulu migas
27. Peraturan presiden tentang percepatan pembangunan infrastruktur listrik
28. Peraturan presiden tentang tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi dan darurat energi (kisdaren).



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X