Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Perindo: Masa Silaturahim dengan Donald Trump Dipertentangkan

Kompas.com - 10/09/2015, 17:38 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Perindo Ahmad Rofiq membenarkan bahwa pertemuan pimpinan DPR dengan bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, diinisiasi oleh Bos MNC Group yang juga Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo. Namun, menurut dia, tidak ada sesuatu yang salah atas inisiatif HT menginisiasi pertemuan tersebut.

"Masa silaturahmi itu dipertentangkan. Padahal itu juga kan perintah agama," kata Rofiq saat dihubungi, Kamis (10/9/2015).

Rofiq justru memandang pertemuan tersebut sebagai sesuatu yang positif. Setiap negara pasti punya kepentingan untuk menjalin kerja sama dengan semua pihak, baik swasta maupun pemerintah. (baca: Akui Setya Novanto Salah Hadiri Acara Trump, Fraksi Golkar Minta Maaf)

AP Ketua DPR Setya Novanto dan Donald Trump
"Apalagi Trump adalah kandidat terkuat di Pilpres 2016 Amerika. Dan tentu di luar itu semua, silaturahmi dengan semua pihak itu menjadi sangat penting dan strategis, apalagi dalam konteks negara dalam menjalin hubungan internasional," ucapnya.

Rofiq menegaskan, dalam pertemuan itu tidak ada misi bisnis individu bagi Harry Tanoe. Sebab, Hary sudah menjalin hubungan bisnis dengan Trump sejak lama, bahkan sebelum Trump masuk ke politik. (Baca: Hadiri Kampanye Donald Trump, Ketua DPR Anggap Tak Langgar Kode Etik)

"Jadi kalau ada yang mengaitkan bahwa kunjungan Novanto ke Trump itu adalah bagian dari bisnis pak HT, ya itu namanya ngarang dan ngawur. Kata orang Sunda aya-aya wae," kata dia.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya sebelumnya mengatakan, pertemuan rombongan DPR dengan Trump, diinisiasi oleh Hary Tanoe.

"Yang memfasilitasi, ya Pak Donald Trump itu kan mempunyai mitra. Mitranya di sini adalah Pak Hary Tanoe. Jadi, bagi saya, itu tidak perlu dipermasalahkan," kata Tantowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2015). (Baca: Pemerhati Jam: Arloji Setya Novanto Lebih Mahal dari Arloji Obama-Pangeran William)

Tantowi meyakini bahwa Hary Tanoe memfasilitasi pertemuan delegasi DPR-Trump dengan niat dan tujuan yang baik. Setelah pertemuan, rombongan diajak menyaksikan kampanye Trump di hadapan para pendukungnya.

Sayangnya, lanjut Tantowi, pertemuan tersebut disalahartikan. Kini, delegasi DPR itu justru dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena diduga melanggar kode etik. (baca: MKD Dalami Peran Hary Tanoe Inisiasi Pertemuan Pimpinan DPR dan Trump)

Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI telah melakukan rapat internal untuk menyikapi kehadiran Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua Fadli Zon, serta Anggota DPR lainnya dalam jumpa pers yang digelar Trump.

Dalam rapat yang berlangsung tertutup itu, MKD memutuskan bakal memproses Novanto dan Fadli meskipun tanpa aduan. (Baca: MKD Putuskan Proses Masalah Novanto-Fadli Tanpa Perlu Aduan)

Setya Novanto dan Fadli menghadiri acara Trump di sela-sela kegiatan di AS. Ada tiga agenda mereka selama di DPR, yakni menghadiri sidang The 4th World Conference of Speakers Inter Parliamentary Union (IPU) di New York, bertemu dengan speaker house di Kongres Amerika, dan bertemu masyarakat Indonesia di AS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com