Merasa Dikhianati Anak Buah, Mantan Sekjen Kementerian ESDM Sedih

Kompas.com - 09/09/2015, 17:28 WIB
Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Waryono Karno menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2015). TRIBUNNEWS / HERUDINMantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Waryono Karno menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2015).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Waryono Karno menganggap, dirinya terjerat kasus korupsi karena orang-orang yang dia percaya telah mengkhianatinya. Waryono mengaku menunjuk sejumlah orang yang dia rasa mampu menjalani program kesekjenan di Kementerian ESDM, tetapi mereka mengkhianati.

"Bagaimana saya tidak sedih? Orang-orang inilah yang saya promosikan jabatannya agar dapat membantu saya mengerjakan tugas negara yang saya emban, tetapi di belakang, merekalah yang mengkhianati pekerjaan dan melakukan perbuatan-perbuatan tercela," ujar Waryono saat membacakan nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (9/9/2015).

Waryono mengaku tidak pernah memberi perintah kepada anak buahnya untuk mengumpulkan dana dari rekanan untuk membiayai kegiatan kesekjenan yang tidak dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara. Waryono didakwa membuat sejumlah kegiatan fiktif untuk sosialisasi program yang dilakukan Kementerian ESDM.

"Pemalsuan nota dinas Kepala Biro Hukum adalah di luar pengetahuan, apalagi perintah saya," kata dia.

Bahkan, kata Waryono, ia baru tahu adanya sejumlah kegiatan fiktif itu setelah mendengar keterangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sri Utami selaku koordinator Kegiatan Satuan Kerja Sekjen KESDM, kata dia, tidak pernah menyampaikan bahwa sejumlah kegiatan yang dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban ternyata fiktif.

"Sri utami sendiri dalam keterangannya, pengumpulan dana tersebut bukan atas perintah saya, melainkan titipan dari kabiro-kabiro yang bermasalah tersebut, dalam sepeda sehat dan sosialisasi sektor," kata Waryono.

Waryono menduga, anak buahnya bermain sendiri-sendiri dalam pelaksanaan kegiatan fiktif itu sehingga uang yang diperoleh dari korupsi tersebut dinikmati oleh mereka, bukan Waryono.

"Kalau beberapa pejabat saya ketahui berbuat salah, maka pejabat yang bersangkutan langsung saya copot dari jabatannya, apalagi ketika menyangkut dengan keuangan negara," kata dia.

Dalam dakwaan, Waryono diduga membuat kegiatan kesekjenan fiktif di Kementerian ESDM. Sejumlah anak buah Waryono membuat laporan pertanggungjawaban palsu, seolah-olah kegiatan sosialisasi tersebut benar-benar dilaksanakan. Laporan pertanggungjawaban itu kemudian digunakan untuk mengajukan pencairan dana ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Waryono juga didakwa memberikan uang sebesar 140.000 dollar AS untuk Komisi VII DPR melalui mantan Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana. Rinciannya, empat pimpinan Komisi VII DPR menerima masing-masing 7.500 dollar AS, 43 anggota Komisi VII DPR menerima masing-masing 2.500 dollar AS, dan untuk Sekretariat Komisi VII DPR sebesar 2.500 dollar AS.

Uang tersebut ditujukan untuk memuluskan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Kementerian ESDM di Komisi VII DPR RI. Waryono pun diduga menerima pemberian hadiah terkait rapat pembahasan APBN-P di DPR RI.

Terkait raker tersebut, pada 28 Mei 2013, Waryono menerima uang sebesar 284.862 dollar AS di ruang kerjanya. Namun, tidak disebutkan siapa yang memberikannya. Selain itu, Waryono juga menerima uang dari mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini sebesar 50.000 dollar AS.

Namun, penerimaan uang tersebut tidak dilaporkan Waryono ke KPK sebagai gratifikasi. Atas perbuatannya, Waryono disangka melanggar Pasal 3 dan Pasal 5 ayat 1 huruf a dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akhir Perburuan eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Akhir Perburuan eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Nasional
Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Nasional
Buka Rakornas, Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Buka Rakornas, Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Nasional
Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman 'New Normal' bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman "New Normal" bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Nasional
UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Nasional
Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Nasional
Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Nasional
KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

Nasional
Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Nasional
UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

Nasional
Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Nasional
Ini Sebaran 467 Kasus Baru Covid-19: DKI Penambahan Tertinggi

Ini Sebaran 467 Kasus Baru Covid-19: DKI Penambahan Tertinggi

Nasional
ICW Pernah Minta Informasi soal Kartu Prakerja, tetapi Tak Digubris

ICW Pernah Minta Informasi soal Kartu Prakerja, tetapi Tak Digubris

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X