Tantowi Sebut Pertemuan dengan Donald Trump Diinisiasi Hary Tanoe

Kompas.com - 09/09/2015, 17:05 WIB
Setya Novanto, Fadli Zon, dan sejumlah anggota DPR RI lain berdiri di belakang Trump, sesekali turut bertepuk tangan. Getty via BBC IndonesiaSetya Novanto, Fadli Zon, dan sejumlah anggota DPR RI lain berdiri di belakang Trump, sesekali turut bertepuk tangan.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya mengatakan, pertemuan rombongan DPR dengan bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump, diinisiasi oleh bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo.

"Yang memfasilitasi, ya Pak Donald Trump itu kan mempunyai mitra. Mitranya di sini adalah Pak Hary Tanoe. Jadi, bagi saya, itu tidak perlu dipermasalahkan," kata Tantowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2015).

Tantowi meyakini bahwa Hary Tanoe memfasilitasi pertemuan Donald Trump dengan delegasi DPR yang dipimpin Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon itu dengan niat dan tujuan yang baik. Setelah pertemuan, rombongan diajak menyaksikan kampanye Trump di hadapan para pendukungnya.

Sayangnya, lanjut Tantowi, pertemuan tersebut disalahartikan. Kini, delegasi DPR itu justru dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena diduga melanggar kode etik.

"Padahal, ini cuma kesempatan yang digunakan oleh Ketua DPR untuk mengapresiasi. Tidak ada gol apa-apa. Tidak ada politik sama sekali, kok," ucap politisi Partai Golkar ini.

Tantowi menambahkan, selain fungsi pengawasan dan anggaran, DPR juga mempunyai fungsi legislasi yang diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Oleh karena itu, menurut dia, tidak ada yang salah ketika anggota DPR membantu pemerintah dengan menemui Donald Trump untuk berbicara soal investasi.

"(Pertemuannya) cairlah, ngomong-ngomong saja soal 'Bagaimana investasi Anda. Ke depan investasi Anda di Indonesia itu akan seperti apa.' Lebih kurang begitu. Dia bilang, 'Indonesia adalah negara yang prospektif untuk mengundang tourism,'" ujar Tantowi.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI sebelumnya telah melakukan rapat internal terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Setya Novanto dan Fadli Zon terkait kehadiran keduanya dalam kampanye Donald Trump. Dalam rapat yang berlangsung tertutup itu, MKD memutuskan bakal memproses Novanto dan Fadli, meskipun tanpa aduan. (Baca: MKD Putuskan Proses Masalah Novanto-Fadli Tanpa Perlu Aduan)

Setya Novanto dan Fadli menghadiri acara Trump di sela-sela kegiatan di AS. Mereka sebenarnya punya tiga agenda, yakni menghadiri sidang The 4th World Conference of Speakers Inter Parliamentary Union (IPU) di New York, bertemu dengan speaker house di Kongres Amerika, dan bertemu masyarakat Indonesia di AS.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

Nasional
Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X