Kompas.com - 09/09/2015, 15:35 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri bedah buku Reinventing Indonesia di kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Rabu (9/9/2015). Icha RastikaWakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri bedah buku Reinventing Indonesia di kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Rabu (9/9/2015).
Penulis Icha Rastika
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai buyback atau pembelian saham kembali bukan langkah yang tepat dalam menghadapi lesunya perekonomian nasional. Menurut Kalla, buyback hanya akan memanjakan pasar yang pada akhirnya menguntungkan investor asing.

Hal ini dikarenakan pasar saham dalam negeri sebagian besar dikuasai investor asing.

"Pasar saham kita 70 persen asing, berbeda dengan China yang 90 persen household (punya lokal). Jangan mencoba untuk buyback, tidak ada urusan kita untuk buyback karena itu namanya melayani orang yang di luar agar jangan rugi," kata Kalla saat menghadiri bedah buku Reinventing Indonesia di Kampus Universitas Indonesia di Salemba, Jakarta, Rabu (9/9/2015).

Menurut Kalla, pendekatan moneter bukan cara yang tepat dalam menyelesaikan suatu krisis ekonomi. Sedianya, kata Kalla, krisis ekonomi dihadapi dengan meningkatkan produktivitas sektor riil. Dengan demikian, ketergantungan Indonesia terhadap investor asing bisa berkurang. Perekonomian nasional pun akan memiliki daya tahan yang tinggi.

Wapres juga menekankan perlunya pemerintah belajar dari pengalaman menghadapi krisis ekonomi 1998. Menurut dia, kesalahan pemerintah ketika itu adalah terlalu percaya terhadap Dana Moneter Internasional (IMF). Kalla bahkan menyebut IMF berdosa besar dalam sejarah perekonomian nasional.

"Kita pada waktu itu terlalu percaya kepada IMF. Waktu itu saya ketemu Lagarde (Direktur Pelaksana IMF-Christine Lagarde), saya bilang, 'Anda punya dosa yang tinggi, Anda ingin selesaikan sesuatu dengan moneter saja'," ucap Kalla.

Akibat berutang kepada IMF, negara harus membayarkan utang tersebut beserta bunganya dalam jangka panjang. Selain utang IMF, Kalla kembali menyinggung kesalahan pemerintah yang menjamin perbankan pada 1998 sehingga berujung pada skandal utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Kalla, kebijakan blanket guarantee (penjamin secara menyeluruh) rawan disalahgunakan. (Baca: "IMF Bagaikan Rumah Sakit yang Makin Membuat Pasien Sekarat")

Akibat kebijakan itu, para pengusaha seolah merampok banknya sendiri dan menjadikan pemerintah sebagai pihak yang membayarkan kewajiban akan utang para pengusaha perbankan tersebut. Pada saat krisis 2008, Kalla pernah menolak untuk memberikan penjaminan penuh terhadap deposan bank (blanket guarantee) semacam itu. Ia menganggap penjaminan semacam itu sebagai pemicu kehancuran ekonomi nasional.

"Sehingga mudah-mudahan ini tidak pernah terjadi lagi, sangat berisiko sekali. Bayangkan, kita menjamin bank asing, bank orang paling kaya, apa urusannya kita menjamin seperti itu?" ucap Kalla.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menyatakan bahwa pemerintah melakukan buyback emiten pelat merah. Untuk itu, dialokasikan dana Rp 10 triliun yang diambil dari dana pensiun, asuransi, dan kas internal perusahaan BUMN. (Baca: Menteri BUMN: BRI dan BNI Siap Lakukan "Buyback")



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menanti Respons Ketum Golkar Setelah Azis Syamsuddin Ditahan KPK sebagai Tersangka Suap

Menanti Respons Ketum Golkar Setelah Azis Syamsuddin Ditahan KPK sebagai Tersangka Suap

Nasional
Profil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Tersangka Penyuap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar

Profil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Tersangka Penyuap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

Nasional
Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Nasional
KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Nasional
KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

Nasional
Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Nasional
Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Nasional
Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Nasional
Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Nasional
Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.