Kompas.com - 09/09/2015, 15:26 WIB
Panorama dermaga di Pulau Payung, Kepulauan Seribu, yang lengang dilihat dari ketinggian, Minggu (10/5/2015). Pulau Payung yang luasnya hanya sekitar 20 hektar ini dihuni 167 warga. KOMPAS/TOTOK WIJAYANTOPanorama dermaga di Pulau Payung, Kepulauan Seribu, yang lengang dilihat dari ketinggian, Minggu (10/5/2015). Pulau Payung yang luasnya hanya sekitar 20 hektar ini dihuni 167 warga.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mendorong pemerintah untuk menjadikan wilayah Kepulauan Seribu menjadi salah satu pusat wisata maritim di Indonesia. Menurut Rizal, Kepulauan Seribu memiliki potensi yang besar sebagai wisata maritim untuk meningkatkan jumlah wisatawan domestik maupun asing.

“Saya punya banyak teman asing datang ke Jakarta buat bisnis, buat seminar, nganggur satu hari bingung, mau ke Bali kejauhan, mau ke Puncak macet. Dan biasanya orang Barat maunya ke pantai,” ujar Rizal di sela-sela rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 bersama dengan sejumlah menteri dan Badan Anggaran DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/9/2015).

Menurut Rizal, saat ini Kepulauan Seribu memiliki sejumlah masalah yang membuat potensi wisata yang ditawarkan tidak berkembang secara maksimal. Salah satunya adalah pencemaran laut di sekitar wilayah Kepulauan Seribu akibat banyaknya sampah.

“Enggak mungkin mengusung turisme maritim kalau ada orang yang banyak buang sampah. Oleh karena itu, Ahok nanti bisa bikin perda (peraturan daerah) yang lebih keras untuk mereka yang buang sampah. Indonesia adalah pembuang sampah plastik terbesar kedua setelah China,” ucapnya.

Kemudian, Rizal menjelaskan, permasalahan berikutnya adalah minimnya ketersediaan jaringan listrik dan air bersih. Ia menilai hal tersebut berpotensi merusak kesehatan para penduduk maupun wisatawan di sekitar Kepulauan Seribu.

“Lima tahun lalu saya keliling Kepulauan Seribu, ternyata lelakinya di situ darah tinggi, karena enggak ada air bersih, minum air asin, makan makanan asin. Akhirnya darah tinggi,” ujar mantan Menteri Keuangan pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut.

Lebih lanjut, ia juga menyebutkan perizinan kapal-kapal pesiar milik wisatawan asing yang dinilai rumit untuk memasuki wilayah perairan Indonesia, khususnya kawasan wisata Kepulauan Seribu. “Kapal-kapal cruise enggak pernah mampir ke Indonesia karena izinnya bertele-tele,” kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, kata Rizal, pihaknya bersama dengan lembaga-lembaga terkait akan melakukan serangkaian peningkatan infrastruktur dan perbaikan birokrasi perizinan untuk mendukung Kepulauan Seribu sebagai salah satu wisata maritim di Indonesia. Rizal menyebutkan beberapa solusi yang bisa dilakukan adalah pembersihan laut di sekitar wilayah Kepulauan Seribu dari pencemaran sampah.

Kedua, perlunya penyediaan air bersih serta pembangunan infrastruktur jaringan listrik. Ketiga, pemangkasan birokrasi perizinan bagi para wisatawan asing yang berkunjung ke Kepulauan Seribu serta menambah penanaman terumbu karang untuk mempercantik laut di sekitar Kepulauan Seribu.

“Ini semua kita lakukan dalam lima tahun ke depan ini sebagai bagian satu contoh agar supaya kualitas ekonomi kita membaik,” ujar mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelaku Perjalanan Jarak Jauh Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin, Kecuali 3 Kategori Ini

Pelaku Perjalanan Jarak Jauh Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin, Kecuali 3 Kategori Ini

Nasional
Panglima TNI Kirim 200 Nakes ke Bogor untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Panglima TNI Kirim 200 Nakes ke Bogor untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Luhut Tak Hadir, Mediasi dengan Haris Azhar Ditunda

Luhut Tak Hadir, Mediasi dengan Haris Azhar Ditunda

Nasional
Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, Pengamat Nilai Ini Hasil Kerja Relawan

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, Pengamat Nilai Ini Hasil Kerja Relawan

Nasional
Aturan Naik Kereta-Pesawat, Tak Boleh Bicara hingga Makan-Minum

Aturan Naik Kereta-Pesawat, Tak Boleh Bicara hingga Makan-Minum

Nasional
Muncul Video Mesum 'Lele 13 Detik', Polisi Akan Dalami

Muncul Video Mesum "Lele 13 Detik", Polisi Akan Dalami

Nasional
Wakil Ketua DPR Minta Polri Tindak Asuransi Unit Link yang Rugikan Masyarakat

Wakil Ketua DPR Minta Polri Tindak Asuransi Unit Link yang Rugikan Masyarakat

Nasional
Konsistensi Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Dinilai Perlu Dipertahankan

Konsistensi Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Dinilai Perlu Dipertahankan

Nasional
Bertambah 1.083, Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Jadi 4.115

Bertambah 1.083, Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Jadi 4.115

Nasional
Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Nasional
Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Nasional
Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Nasional
Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Nasional
Soal Dugaan 'Orang Dalam' Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Soal Dugaan "Orang Dalam" Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.