Kompas.com - 09/09/2015, 13:43 WIB
Personel Brimob Polri menjaga kantor Pertamina Foundation di bilangan Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (1/9/2015). Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi. KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADOPersonel Brimob Polri menjaga kantor Pertamina Foundation di bilangan Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (1/9/2015). Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi.
|
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri memeriksa 16 sukarelawan program Gerakan Menanam 100 juta Pohon (GMP) yang dikerjakan oleh Pertamina Foundation, Rabu (9/9/2015). Kepala Subdirektorat Pencucian Uang Tipideksus Kombes Golkar Pangraso mengatakan bahwa sukarelawan itu masih diperiksa sebagai saksi perkara korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) di tubuh Pertamina Foundation.

"Pemeriksaan mereka ini adalah bagian dari pemeriksaan dari hulu sampai hilir dalam pelaksanaan proyek itu," ujar Golkar di kantornya, Rabu (9/9/2015).

Berdasarkan penyelidikan dan penyidikan sebelumnya, penyidik mendapat informasi bahwa program penanaman 100 juta pohon itu tidak sesuai dengan perencanaan. Bahkan, ada dugaan bahwa terdapat sukarelawan fiktif, padahal uang penanaman telah digelontorkan Pertamina Foundation.

"Betul, kira-kira konstruksi perkaranya ke arah sana. Itu juga dilakukan dengan berbagai motif. Nah motifnya ini yang sedang kita dalami dengan pemeriksaan-pemeriksaan," ujar dia.

Berikutnya Nina Nurlina

Usai memeriksa sukarelawan, lanjut Golkar, penyidik akan melakukan peninjauan ke lokasi GMP itu. Beberapa lokasi yang akan ditinjau antara lain Bandung dan Jakarta Utara. Saat ditanya kapan penyidik memeriksa tersangka, yakni mantan Direktur Eksekutif Pertamina Foundation Nina Nurlina Pramono, Golkar mengaku belum menjadwalkannya. Tapi, ia memastikan akan memeriksa Nina setelah pemeriksaan sukarelawan rampung.

"Ibarat bangun rumah, pasang atap itu dilakukannya terakhir. Ya sama saja seperti ini ya," ujar Golkar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Perkara ini mulai diusut sejak Agustus 2015. Dalam perkara ini penyidik telah menetapkan Nina Nurlina sebagai tersangka. Berdasarkan dokumen pencairan dana CSR yang didapat penyidik, Pertamina Foundation menggelontorkan ratusan miliar untuk program penanaman 100 juta pohon.

Pelaksanaan program itu pun melibatkan relawan. Penyidik menduga ada penggelapan dana melalui pemalsuan tanda tangan relawan dalam program itu. Dalam kasus ini, total kerugian negara dari program itu diperkirakan Rp 226,3 miliar. Namun, penyidik masih membutuhkan analisis dari lembaga audit.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Angka Kematian Akibat Covid-19 Masih Tinggi | Pulau Jawa Catatkan Kematian Pasien Corona Tertinggi Selama Juli 2021

[POPULER NASIONAL] Angka Kematian Akibat Covid-19 Masih Tinggi | Pulau Jawa Catatkan Kematian Pasien Corona Tertinggi Selama Juli 2021

Nasional
Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X