Kompas.com - 08/09/2015, 17:35 WIB
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Olly Dondokambey. KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOKetua Fraksi PDI Perjuangan Olly Dondokambey.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Fraksi PDI Perjuangan Olly Dondokambey mengungkap alasan DPP PDI Perjuangan belum menyerahkan surat pemberhentian antar waktu (PAW) terhadap tiga anggotanya yang kini menjabat sebagai menteri.

“Kita harus melihat siapa penggantinya. Partai kan punya mekanisme (PAW),” kata Olly di Kompleks Parlemen, Selasa (8/9/2015).

Ketiga anggota Fraksi PDI Perjuangan itu adalah Puan Maharani, Tjahjo Kumolo dan Pramono Anung. Puan dan Tjahjo dilantik menjadi menteri sejak Oktober 2014 lalu. Sementara, Pramono baru dilantik pada Agustus 2015 setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan perombakan kabinet.

Menurut Olly, ketiga menteri itu sudah setuju untuk di-PAW. Namun, DPP PDI Perjuangan tetap harus mengkaji secara matang sebelum mengajukan pengganti mereka ke DPR. “Partai kan harus melihat, enggak bisa sembarangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Administrasi Keanggotaan Dewan dan Fraksi Setjen DPR RI, Suratna mengatakan, pihaknya tidak bisa memproses surat pengunduran diri pribadi yang telah dilayangkan Tjahjo dan Pramono. Sebab, DPP PDI Perjuangan belum mengajukan surat PAW kepada DPR.

Sementara Puan, hingga kini belum mengajukan surat pengunduran diri pribadi ke DPR.

“Pramono suratnya kemarin tanggal 14 Agustus kita terima disposisinya, Tjahjo tanggal 28 Oktober lalu. Kalau Puan sama sekali tidak ada, baik surat pengunduran diri pribadi atau dari DPP,” kata Suratman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Sesuai Harapan Jokowi

Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Sesuai Harapan Jokowi

Nasional
AJI Bakal Cabut Tasrif Award Lin Che Wei jika Divonis Bersalah

AJI Bakal Cabut Tasrif Award Lin Che Wei jika Divonis Bersalah

Nasional
Kesaksian M Kece Ketika Dianiaya Napoleon Bonaparte: Ditampar dan Ditonjok

Kesaksian M Kece Ketika Dianiaya Napoleon Bonaparte: Ditampar dan Ditonjok

Nasional
Alasan Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Meningkat: Penyelenggaraan Mudik dan Penanganan Covid-19

Alasan Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Meningkat: Penyelenggaraan Mudik dan Penanganan Covid-19

Nasional
Bakamla dan KKP Bakal Patroli Bersama Cegah Pencurian Ikan

Bakamla dan KKP Bakal Patroli Bersama Cegah Pencurian Ikan

Nasional
Senin Pekan Depan, Komisi II DPR Putuskan Tahapan Pemilu 2024

Senin Pekan Depan, Komisi II DPR Putuskan Tahapan Pemilu 2024

Nasional
Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Nasional
Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Nasional
Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Nasional
Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Nasional
KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

Nasional
Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Nasional
Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Nasional
Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Nasional
Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.