Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapa Anggota DPR Lain yang Hadir di Kampanye Donald Trump?

Kompas.com - 07/09/2015, 21:12 WIB

KOMPAS.com — Sejumlah anggota DPR melaporkan Setya Novanto dan Fadli Zon ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR hari ini, Senin (7/9/2015), karena menghadiri jumpa pers kampanye pengusaha terkenal dan bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump.  Menurut anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, kehadiran Setya Novanto dan Fadli Zon dalam acara Donald Trump itu tidak etis.

"Hari Senin ini, kami akan menghadap ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait indikasi adanya pelanggaran etika oleh pimpinan DPR karena menghadiri suatu jumpa pers salah satu bakal calon presiden AS dari Partai Republik, yaitu Donald Trump," kata Budiman kepada BBC Indonesia.

"Dalam posisi sebagai ketua dan pimpinan DPR, menghadiri suatu acara sangat politis sangat mudah ditafsirkan sebagai keberpihakan, bisa mengakibatkan persoalan-persoalan di kelak kemudian hari," ucapnya.

Budiman menambahkan, dalam jumpa pers itu, Donald Trump memperkenalkan Setya Novanto sebagai Ketua DPR, bukan sebagai mitra bisnis.

Budiman lebih jauh menyarankan agar Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon menonaktifkan diri untuk sementara untuk menghindari konflik kepentingan selama pemeriksaan Mahkaham Kehormatan Dewan.

Pengalihan isu?

Namun, ternyata selain kedua pimpinan DPR, masih ada anggota DPR lainnya yang hadir, antara lain dari PDI Perjuangan, bahkan seorang staf khusus presiden.

Politisi Partai Golkar, Ali Mochtar Ngabalin, pun menuding niat Budiman Sudjatmiko merupakan upaya untuk mengalihkan persoalan dari berbagai masalah politik dan ekonomi yang tak mampu dihadapi oleh para politikus PDI-P. "Tak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Ketua DPR dan rombongan," kata dia.

"Saat itu, Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR lain, termasuk Fadli Zon, juga Ketua BURT Roem Kono, anggota dari PDI-P, Yuliari Batubara, anggota DPR dari Golkar, Satya Widya Yudha, Ketua BKSAP dari Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, bertemu dengan Donald Trump di lantai 26 Trump Plaza," ujar Ali Mochtar Ngabalin.

"Donald Trump meminta mereka untuk menyaksikan jumpa pers dia. Sesudah jumpa pers selesai, pas keluar, Trump bertemu dengan rombongan DPR, lalu kembali lagi berbicara di podium (memperkenalkan Setya Novanto dkk). Jadi, apa yang salah dari peristiwa besar itu?"

Di rekaman video, tampak Setya Novanto, Fadli Zon, dan sejumlah anggota DPR lain berdiri di belakang Donald Trump bersama sejumlah perempuan yang memampang poster dukungan. Trump sendiri dalam pernyataannya antara lain mengecam Presiden Barack Obama, sementara Setya Novanto dan lainnya sesekali turut bertepuk tangan menyambut ucapan Donald Trump.

Budiman Sudjatmiko menegaskan, jika benar, anggota DPR dari PDI-P pun akan diperkarakan di MKD. "Ini bukan persoalan partai. Ini soal kepatutan etika," tutur Budiman.

Staf khusus presiden

Lebih jauh lagi, dalam rombongan, terdapat pula utusan khusus bidang kemaritiman Eddy Pratomo.

Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengatakan kepada BBC bahwa perjalanan Eddy Pratomo bukan atas penugasan Presiden karena tidak adanya alokasi anggaran keberangkatannya ke Amerika Serikat.

Selain itu, jabatannya sebagai utusan khusus bidang kemaritiman soal batas wilayah Indonesia-Malaysia juga tak memiliki relevansi dengan misi rombongan DPR maupun kehadiran para petinggi DPR di acara Donald Trump.

Rombongan DPR berada di Amerika Serikat untuk mengikuti acara International Parliamentary Union atau Uni Parlemen Internasional.

Dalam rombongan itu, terdapat pula antara lain Wakil Ketua Komisi I DPR dari Golkar Tantowi Yahya dan Ketua Komisi III dari Golkar Aziz Syamsuddin.

Kunjungan tersebut kemudian diperpanjang, yang ternyata salah satunya adalah untuk menghadiri acara Donald Trump.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com