Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/09/2015, 21:12 WIB
EditorBayu Galih

KOMPAS.com — Sejumlah anggota DPR melaporkan Setya Novanto dan Fadli Zon ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR hari ini, Senin (7/9/2015), karena menghadiri jumpa pers kampanye pengusaha terkenal dan bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump.  Menurut anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, kehadiran Setya Novanto dan Fadli Zon dalam acara Donald Trump itu tidak etis.

"Hari Senin ini, kami akan menghadap ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait indikasi adanya pelanggaran etika oleh pimpinan DPR karena menghadiri suatu jumpa pers salah satu bakal calon presiden AS dari Partai Republik, yaitu Donald Trump," kata Budiman kepada BBC Indonesia.

"Dalam posisi sebagai ketua dan pimpinan DPR, menghadiri suatu acara sangat politis sangat mudah ditafsirkan sebagai keberpihakan, bisa mengakibatkan persoalan-persoalan di kelak kemudian hari," ucapnya.

Budiman menambahkan, dalam jumpa pers itu, Donald Trump memperkenalkan Setya Novanto sebagai Ketua DPR, bukan sebagai mitra bisnis.

Budiman lebih jauh menyarankan agar Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon menonaktifkan diri untuk sementara untuk menghindari konflik kepentingan selama pemeriksaan Mahkaham Kehormatan Dewan.

Pengalihan isu?

Namun, ternyata selain kedua pimpinan DPR, masih ada anggota DPR lainnya yang hadir, antara lain dari PDI Perjuangan, bahkan seorang staf khusus presiden.

Politisi Partai Golkar, Ali Mochtar Ngabalin, pun menuding niat Budiman Sudjatmiko merupakan upaya untuk mengalihkan persoalan dari berbagai masalah politik dan ekonomi yang tak mampu dihadapi oleh para politikus PDI-P. "Tak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Ketua DPR dan rombongan," kata dia.

"Saat itu, Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR lain, termasuk Fadli Zon, juga Ketua BURT Roem Kono, anggota dari PDI-P, Yuliari Batubara, anggota DPR dari Golkar, Satya Widya Yudha, Ketua BKSAP dari Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, bertemu dengan Donald Trump di lantai 26 Trump Plaza," ujar Ali Mochtar Ngabalin.

"Donald Trump meminta mereka untuk menyaksikan jumpa pers dia. Sesudah jumpa pers selesai, pas keluar, Trump bertemu dengan rombongan DPR, lalu kembali lagi berbicara di podium (memperkenalkan Setya Novanto dkk). Jadi, apa yang salah dari peristiwa besar itu?"

Di rekaman video, tampak Setya Novanto, Fadli Zon, dan sejumlah anggota DPR lain berdiri di belakang Donald Trump bersama sejumlah perempuan yang memampang poster dukungan. Trump sendiri dalam pernyataannya antara lain mengecam Presiden Barack Obama, sementara Setya Novanto dan lainnya sesekali turut bertepuk tangan menyambut ucapan Donald Trump.

Budiman Sudjatmiko menegaskan, jika benar, anggota DPR dari PDI-P pun akan diperkarakan di MKD. "Ini bukan persoalan partai. Ini soal kepatutan etika," tutur Budiman.

Staf khusus presiden

Lebih jauh lagi, dalam rombongan, terdapat pula utusan khusus bidang kemaritiman Eddy Pratomo.

Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengatakan kepada BBC bahwa perjalanan Eddy Pratomo bukan atas penugasan Presiden karena tidak adanya alokasi anggaran keberangkatannya ke Amerika Serikat.

Selain itu, jabatannya sebagai utusan khusus bidang kemaritiman soal batas wilayah Indonesia-Malaysia juga tak memiliki relevansi dengan misi rombongan DPR maupun kehadiran para petinggi DPR di acara Donald Trump.

Rombongan DPR berada di Amerika Serikat untuk mengikuti acara International Parliamentary Union atau Uni Parlemen Internasional.

Dalam rombongan itu, terdapat pula antara lain Wakil Ketua Komisi I DPR dari Golkar Tantowi Yahya dan Ketua Komisi III dari Golkar Aziz Syamsuddin.

Kunjungan tersebut kemudian diperpanjang, yang ternyata salah satunya adalah untuk menghadiri acara Donald Trump.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Idap Hemofilia Tipe A, AKBP Arif Rachman Minta Dibebaskan

Anak Idap Hemofilia Tipe A, AKBP Arif Rachman Minta Dibebaskan

Nasional
“Selama Satu Bulan di Patsus, Istri Saya Harus Berbohong kepada Anak'

“Selama Satu Bulan di Patsus, Istri Saya Harus Berbohong kepada Anak"

Nasional
Majelis Kehormatan MK Punya Waktu 30 Hari Usut Kasus Berubahnya Substansi Putusan MK

Majelis Kehormatan MK Punya Waktu 30 Hari Usut Kasus Berubahnya Substansi Putusan MK

Nasional
Anak Buah Merasa Dijebak dengan Air Mata Sandiwara Sambo dan Putri Candrawathi

Anak Buah Merasa Dijebak dengan Air Mata Sandiwara Sambo dan Putri Candrawathi

Nasional
Awali 2023, Dompet Dhuafa Resmikan RS Wakaf Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang

Awali 2023, Dompet Dhuafa Resmikan RS Wakaf Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang

Nasional
Hasto Soal Kode Surya Paloh: Capres PDI-P Berprestasi, Bukan yang Pintar Berpoles Diri

Hasto Soal Kode Surya Paloh: Capres PDI-P Berprestasi, Bukan yang Pintar Berpoles Diri

Nasional
Kasus Diabetes Anak Meningkat 70 Kali Lipat, Menkes: Kalau Tak Ditangani, Bisa Stroke dan Sakit Jantung

Kasus Diabetes Anak Meningkat 70 Kali Lipat, Menkes: Kalau Tak Ditangani, Bisa Stroke dan Sakit Jantung

Nasional
Kasus Diabetes Anak Meningkat 70 Kali Lipat, Menkes: Jangan Banyak Makan yang Manis-manis!

Kasus Diabetes Anak Meningkat 70 Kali Lipat, Menkes: Jangan Banyak Makan yang Manis-manis!

Nasional
Majelis Kehormatan MK Tunggu PMK untuk Tangani Perkara Perubahan Substansi Putusan

Majelis Kehormatan MK Tunggu PMK untuk Tangani Perkara Perubahan Substansi Putusan

Nasional
Anak Buah Singgung Ferdy Sambo: Pimpinan Saya Sosok yang Tak Menjaga, Menarik ke Jurang dan Mengancam

Anak Buah Singgung Ferdy Sambo: Pimpinan Saya Sosok yang Tak Menjaga, Menarik ke Jurang dan Mengancam

Nasional
Direktur Penuntutan KPK Kembali ke Kejaksaan Agung, Ini Alasannya

Direktur Penuntutan KPK Kembali ke Kejaksaan Agung, Ini Alasannya

Nasional
Jokowi Ajak ASEAN Jaga Perdamaian Kawasan Agar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Jokowi Ajak ASEAN Jaga Perdamaian Kawasan Agar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Sekjen PDI-P: Ada Partai yang Hobinya Impor Pangan

Sekjen PDI-P: Ada Partai yang Hobinya Impor Pangan

Nasional
BERITA FOTO: Tertekan dan Terancam, Arif Rachman Menyesal Turuti Perintah Sambo

BERITA FOTO: Tertekan dan Terancam, Arif Rachman Menyesal Turuti Perintah Sambo

Nasional
Sudirman Said Sebut Koalisi Perubahan Tak Punya Perjanjian Hitam di Atas Putih

Sudirman Said Sebut Koalisi Perubahan Tak Punya Perjanjian Hitam di Atas Putih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.