Agung Laksono Anjurkan Pimpinan DPR yang Temui Trump Minta Maaf kepada Rakyat

Kompas.com - 07/09/2015, 21:00 WIB
Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono, saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (7/9/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKetua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono, saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (7/9/2015).
|
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Jakarta, Agung Laksono, mengatakan, tidak ada salahnya Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta maaf kepada rakyat jika dinyatakan melanggar kode etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Saya kira kita lihat sejauh mana penjelasannya. Kalau memang pelanggaran yang dilakukan sangat serius, permintaan maaf itu hal yang wajar saja," ujar Agung saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (7/9/2015).

Menurut Agung, Setya dan Fadli sebaiknya menghadiri pemanggilan MKD untuk memberikan klarifikasi mengenai kehadiran keduanya pada acara kampanye seorang pengusaha asal AS tersebut. Menurut Agung, penjelasan keduanya akan menentukan apakah perlu diputuskan suatu sanksi terhadap pelanggaran etik.

Menurut Agung, terlalu cepat jika menyimpulkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Setya dan Fadli harus diselesaikan dengan mengganti pimpinan DPR. Namun, ia menyerahkan segala mekanisme hukum pada internal MKD.

"Semua tergantung sanksinya, itu kewenangan MKD. Bisa berupa teguran, bisa lisan, atau tertulis, atau bahkan sampai sanksi berat, sampai pemberhentian," kata Agung yang menjabat sebagai Ketua DPR periode 2004-2009 ini.

Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mendorong dua pimpinan DPR RI, Setya Novanto dan Fadli Zon, meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena hadir dalam kampanye kandidat calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Menurut Dahnil, kehadiran Novanto dan Fadli dalam kampanye Trump telah memunculkan spekulasi negatif untuk DPR dan Indonesia. Dahnil menilai, kedua pimpinan DPR tersebut secara sadar telah menerima dijadikan sebagai materi kampanye oleh Trump. Padahal, Novanto dan Fadli berkunjung ke AS dengan menggunakan fasilitas negara dalam rangka kunjungan kerja.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

Nasional
Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Nasional
Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Nasional
Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Nasional
Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Nasional
Banjir Rasa Pilpres

Banjir Rasa Pilpres

Nasional
ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

Nasional
Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Drive Thru bagi Lansia, Ini yang Perlu Dipersiapkan

Vaksinasi Covid-19 Drive Thru bagi Lansia, Ini yang Perlu Dipersiapkan

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Nasional
Jokowi Kenang Artidjo Alkostar: Rajin, Jujur, Punya Integritas Tinggi

Jokowi Kenang Artidjo Alkostar: Rajin, Jujur, Punya Integritas Tinggi

Nasional
Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia Pakai Sistem Drive Thru, Ini Informasinya

Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia Pakai Sistem Drive Thru, Ini Informasinya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X