Agung Laksono Anjurkan Pimpinan DPR yang Temui Trump Minta Maaf kepada Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Jakarta, Agung Laksono, mengatakan, tidak ada salahnya Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta maaf kepada rakyat jika dinyatakan melanggar kode etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Saya kira kita lihat sejauh mana penjelasannya. Kalau memang pelanggaran yang dilakukan sangat serius, permintaan maaf itu hal yang wajar saja," ujar Agung saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (7/9/2015).

Menurut Agung, Setya dan Fadli sebaiknya menghadiri pemanggilan MKD untuk memberikan klarifikasi mengenai kehadiran keduanya pada acara kampanye seorang pengusaha asal AS tersebut. Menurut Agung, penjelasan keduanya akan menentukan apakah perlu diputuskan suatu sanksi terhadap pelanggaran etik.

Menurut Agung, terlalu cepat jika menyimpulkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Setya dan Fadli harus diselesaikan dengan mengganti pimpinan DPR. Namun, ia menyerahkan segala mekanisme hukum pada internal MKD.

"Semua tergantung sanksinya, itu kewenangan MKD. Bisa berupa teguran, bisa lisan, atau tertulis, atau bahkan sampai sanksi berat, sampai pemberhentian," kata Agung yang menjabat sebagai Ketua DPR periode 2004-2009 ini.

Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mendorong dua pimpinan DPR RI, Setya Novanto dan Fadli Zon, meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena hadir dalam kampanye kandidat calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Menurut Dahnil, kehadiran Novanto dan Fadli dalam kampanye Trump telah memunculkan spekulasi negatif untuk DPR dan Indonesia. Dahnil menilai, kedua pimpinan DPR tersebut secara sadar telah menerima dijadikan sebagai materi kampanye oleh Trump. Padahal, Novanto dan Fadli berkunjung ke AS dengan menggunakan fasilitas negara dalam rangka kunjungan kerja.